TEMPO.CO, Bekasi - Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dan saluran hingga Rp 885 miliar lebih pada 2019. Dana ini bersumber dari APBD Kota Bekasi dan bantuan keuangan dari daerah lain, serta pemerintah pusat.
Baca juga: Bekasi Bangun 2 Fly Over Menuju Bantargebang Tahun Ini
Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, Dicky Irawan, mengatakan khusus dari APBD Kota Bekasi tahun depan dialokasikan sebesar Rp 402 miliar untuk 740 kegiatan.
"Paling banyak untuk proyek di Sumber Daya Air, terutama normalisasi saluran," ujar Dicky kepada Tempo, Ahad, 9 Desember 2019.
Normalisasi saluran, kata dia, merupakan aspirasi dari masyarakat melalui Forum Komunikasi Rukun Warga (FKRW). Karena itu, hampir semua saluran sekunder maupun lokal lingkungan bakal dinormalisasi mulai tahun depan. "Ini bagian dari kegiatan pengendalian banjir," ujar Dicky.
Untuk saluran primer atau kali, pemerintah daerah tak bisa melakukan normalisasi karena kewenangan berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane.
Sedikitnya ada tiga aliran sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, di antaranya Kali Bekasi, Kali Cakung, dan Kali Sunter. Sungai ini belakangan kerap meluap saat musim hujan, sehingga permukiman di bantaran kali kebanjiran.
"Ada beberapa rencana penanganan oleh BBWSCC, tapi kita belum tahu list-nya," kata Dicky. Adapun dana Rp 443 miliar lainnya bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga APBN Pemerintah Pusat.
Namun, paling banyak bersumber dari DKI Jakarta sebesar Rp 423 miliar. "Bantuan keuangan dari DKI untuk empat kegiatan," kata Dicky. Masing-masing, ujar Dicky, pembangunan lanjutan fly over Cipendawa dengan dana Rp 286 miliar, fly over Rawapanjang Rp 117 miliar, pembuatan saluran di bawah jalan tol wilayah Pondok Gede Rp 15 miliar, dan penerangan jalan umum Rp 5 miliar.
Baca juga: Alasan Pemerintah DKI Tambah Dana Hibah Rp 403 Miliar untuk Bekasi
"Dari Pemerintah Pusat ada Rp 11 miliar untuk pembangunan jalan inspeksi Rawabaru," kata Dicky.
Anggota DPRD Kota Bekasi, Maryadi, meminta pemerintah memaksimalkan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan saluran. Sebab, anggaran yang diberikan telah disetujui DPRD. "Jangan sampai tidak terserap," kata Maryadi.
