Dilaporkan Irjen Bambang, Sisca Dewi Curhat ke Kapolri

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sisca Dewi. tabloidbintang.com

    Sisca Dewi. tabloidbintang.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Terdakwa pencemaran nama baik, Sisca Dewi, sempat berkomunikasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian tentang kasusnya pada Desember 2017. Sisca Dewi meminta bantuan Tito untuk memediasi persoalannya dengan Inspektur Jenderal Polisi Bambang Sunarwibowo.

    Baca: Saksi Pergi, Dua Lembaga Siap Bantu Sisca Dewi Asal...

    "Saya komunikasi ke pak Tito. Saya sempat bilang mohon dimediasi dengan pak Bambang," kata Sisca saat pemeriksaan terdakwa di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 11 Desember 2018.

    Sisca Dewi mengaku memiliki nomor Tito karena profesinya sebagai politikus Partai Hanura.

    Pada saat itu dia membuat sebuah pesan panjang untuk dikirimkan kepada Kapolri. Namun pesan itu dikirim terlebih dulu kepada temannya yang bernama Zul.

    Pesan Whatsapp yang dimaksud, berisi curahan hati Sisca Dewi yang berada dalam posisi dilematis. Dalam pesan itu tertulis, Sisca Dewi ingin melaporkan Irjen Bambang ke Divisi Cyber Crime atau Profesi dan Pengamanan Polri.

    "Saya lupa dikirim ke pak Tito atau tidak," ucap Sisca.

    Sebelumnya, jaksa penuntut umum pernah memperlihatkan tangkapan gambar (screenshot) pesan yang sama di persidangan. Jaksa Yoki Adrianus menganggap, pesan itu salah satu bentuk ancaman Sisca Dewi kepada Bambang.

    Perkara ini berawal saat Sisca Dewi menyatakan telah menikah siri dengan Bambang. Pernikahan dilakukan 17 Mei 2017 di Ancol, Jakarta Utara. Sisca pun sempat mengunggah kedekatannya dengan sang jendral polisi tersebut di akun instagramnya.

    Baca: 4 Fakta Sidang Kasus Sisca Dewi: Saksi Diancam, Ibu Bungkam

    Namun unggahan foto maupun video klip yang memperlihatkan foto-foto mereka berdua itu membuat Bambang geram. Dia membantah telah nikah siri dengan Sisca Dewi dan melaporkan biduan dangdut itu ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik dan pemerasan.    


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menolak Lupa, 11 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tak mengalami kemajuan.