TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta meminta bantuan Kementerian Perdagangan untuk menjaga koordinasi dengan pemerintah daerah lain terkait distribusi pangan. Dengan begitu, penyaluran pangan dari daerah-daerah dapat dipercepat jika DKI memerlukan pasokan tambahan.
Baca juga: Anies Beberkan Nyaris Semua Pangan DKI Bergantung Luar, Apa Saja?
"Yang perlu kita jaga adalah bagaimana input stok ini dan suplai dari daerah untuk kebutuhan lain tetap terjaga," kata Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta, Adi Ariantara di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Desember 2018.
Hari ini Pemerintah DKI menggelar rapat kerja dengan Kemendag. Rapat membahas soal harga dan pasokan pangan strategis di Jakarta menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2019.
Adi mengatakan akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI dan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Dia ingin truk yang memboyong pangan dari daerah lain diprioritaskan melintas. "Kalau terjadi sesuatu, sembako harus jalan," ujar Adi.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memaparkan, 98 persen pangan DKI dipasok dari luar Ibu Kota. Hal ini memperlihatkan panyediaan pangan DKI bergantung pada daerah lain.
Simak juga: Serapan Rendah, DKI Akan Kurangi Anggaran Subsidi Pangan 2019
Pangan yang dimaksud seperti beras, gula pasir, daging ayam, daging sapi, daging babi, sayur mayur dan cabai. Kemudian ada bawang merah, bawang putih, minyak goreng, telur ayam dan tepung terigu.
Kebutuhannya beragam, mulai dari 90 hingga 3.000 ton per hari. DKI menerima pasokan pangan pasokan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Lampung, Palembang, Kalimantan, Sumatera, Bali, Bogor, dan Nusa Tenggara Timur.
