BPTJ: Tahun 2019, Ada ERP di Perbatasan DKI Jakarta

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah kendaraan bermotor melintas di gerbang Electronic Road Pricing (ERP) saat uji coba di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin, 12 November 2018.Rencananya kebijakan ini akan diterapkan pada akhir 2019 mendatang. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Sejumlah kendaraan bermotor melintas di gerbang Electronic Road Pricing (ERP) saat uji coba di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin, 12 November 2018.Rencananya kebijakan ini akan diterapkan pada akhir 2019 mendatang. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sedang mengerjakan masterplan pembangunan sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar. Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan kebijakan ERP bakal dibangun ke dalam tiga ring.

    Baca: Jalan Berbayar, Anies Baswedan Setuju ERP Diterapkan untuk Motor

    Ring satu berada di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. Ring dua meliputi jalan-jalan arteri di luar Jalan Jenderal Sudirman-Thamrin, seperti Jalan H.R. Rasuna Said. Sedangkan ring tiga berada di perbatasan Ibu Kota dengan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

    "Ring satu dan dua menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. Sedangkan, ring tiga tanggung jawab kami," kata Bambang saat dihubungi, Minggu, 16 Desember 2018.

    Ia menuturkan untuk pembangunan ERP di ring satu dan dua sedang dikerjakan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Mereka menargetkan kebijakan tersebut bisa diimplementasikan tahun depan.

    Sebelum kebijakan itu berlaku, Bambang berharap kebijakan ganjil genap yang masih berlaku di sejumlah jalan masih diterapkan. Menurut dia, kebijakan tersebut menjadi rekayasa lalu lintas sementara untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.

    "Memang kebijakan ganjil genap hanya bisa berlaku satu tahun. Saya harap masih bisa dipertahankan sampai ERP bisa diterapkan di Jakarta," ujarnya.

    Selain itu, untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, BPTJ juga terus menambah angkutan umum. Tahun depan, kata dia, pihaknya bakal kembali menambah 1.000 bus untuk melayani antar kawasan permukiman di DKI Jakarta.

    BPTJ pun menargetkan kenaikan jumlah penumpang commuter line dari 1 juta penumpang saat ini menjadi 2 juta pada tahun depan. Selain itu, pihaknya juga menargetkan perpanjangan rute light rail transit (LRT) dan moda raya terpadu (MRT).

    "LRT akan diperpanjang dari Cibubur ke Bogor. Sedangkan MRT dari Lebak Bulus ke Tangerang Selatan," ucapnya. "Kami juga siapkan MRT koridor barat ke timur."

    Bambang melanjutkan nantinya seluruh transportasj di Jakarta juga bakal terintegrasi dan hanya menggunakan satu tiket. "Tidak lagi beda transportasi beda tiket."

    Menurut dia, semakin baiknya sarana transportasi umum di Jabodetabek telah meningkatkan rasio penggunaan transportasi umum di Jabodetabek. Ia mencatat rasio pengunaan transportasi telah naik dari 22 persen menjadi 30 persen dari total perpindahan orang pada tahun ini.

    Baca: DKI Akan Jadwal Lagi Uji Coba ERP Jakarta Selama 20 Hari, Kapan?

    "Kami harap semakin banyak yang beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum," ujarnya. "Sebab fasilitasnya juga semakin baik. Tahun depan LRT dan MRT pun sudah bisa beroperasi."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.