Cawagub DKI, PKS Perkenalkan Agung dan Syaikhu ke DPRD

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Wakil Gubenur DKI Jakarta yang diajukan Partai Keadian Sejahtera (PKS) Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu, September 2018. Foto: Instagram

    Calon Wakil Gubenur DKI Jakarta yang diajukan Partai Keadian Sejahtera (PKS) Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu, September 2018. Foto: Instagram

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan pihaknya akan melakukan pendekatan kepada anggota DPRD DKI untuk memperkenalkan dua calon wakil gubernur atau cawagub DKI, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

    Baca juga: Bursa Wagub DKI, Agung Yulianto Sebut Sudah Safari ke DPRD DKI

    "Kita akan kenalkan, ya, kepada fraksi-fraksi. (Meski) kita sebenarnya masih fokus menyelesaikan persoalan pertama," kata Suhaimi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Desember 2018.

    Menurut Suhaimi, proses penentuan nama calon wagub DKI dan memperkenalkan calon kepada anggota Dewan dapat berjalan paralel. Menurut dia, perkenalan itu merupakan lobi pendekatan yang lumrah. "Di politik itu biasa," ujar Suhaimi.

    Dia memastikan lobi-lobi ke anggota Dewan tetap berjalan. Ada berbagai macam lobi dan perkenalan yang akan dilakukan dua cawagub DKI usulan PKS itu.

    Agung, misalnya, sudah mulai memperkenalkan diri ke publik dengan mengundang awak media pada Rabu, 19 Desember 2018. "Itu inisiatif masing-masing," ucap Suhaimi.

    Sebelumnya, pimpinan fraksi Partai Golkar dan Partai Hanura menyatakan, partainya menolak dua cawagub yang diajukan PKS. Dua calon yang dimaksud adalah Agung dan Ahmad.

    Baca juga: Gerindra Bantah Membujuk Dua Fraksi DPRD Tolak Wagub DKI dari PKS

    Golkar dan Hanura mengatakan tak mengenal dua calon itu. Mereka juga mempertanyakan apakah Agung dan Syaikhu memahami permasalahan di Jakarta.

    Hingga kini PKS dan Partai Gerindra belum juga menentukan dua cawagub DKI untuk diserahkan ke anggota Dewan. Pembahasannya kembali alot setelah pertemuan terakhir pada 5 November 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menolak Lupa, 11 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tak mengalami kemajuan.