Anies Baswedan Jatuhkan Sanksi Seribuan PNS Bolos Usai Tahun Baru

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat memberi sambutan dalam acara open house Balai Kota kepada bakal calon CPNS DKI, di Ruang Balai Agung, Jakarta Pusat, Selasa, 18 September 2018. Tempo/M Yusuf Manurung

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat memberi sambutan dalam acara open house Balai Kota kepada bakal calon CPNS DKI, di Ruang Balai Agung, Jakarta Pusat, Selasa, 18 September 2018. Tempo/M Yusuf Manurung

    TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan 1.441 pegawai negeri sipil (PNS), yang bolos di hari pertama kerja tahun 2019 alias usai Tahun Baru akan mendapatkan sanksi.

    "Semua ada aturannya, akan didisiplinkan," kata Anies Baswedan di Sunter, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Januari 2019.

    Baca : Revitalisasi 3 JPO Kekinian Molor, Ini Kata Anies Baswedan

    Anies menjelaskan, sanksi untuk PNS yang bolos atau telat sudah ada aturannya. Ia mengatakan pihaknya akan menerapkan itu kepada ribuan PNS yang hari ini hadir tanpa keterangan itu.

    Sebelumnya, hingga pukul 16.35 hari inj, tercatat 1.441 PNS yang tidak hadir tanpa keterangan alias alpa. Jumlah PNS yang bolos itu persentasenya 2,2 persen dari keseluruhan PNS Pemprov DKI yang berjumlah 65.332 pegawai. Sedangkan ada 17.364 PNS lainnya tidak masuk kerja dengan keterangan.

    Soal sanksi kepada PNS yang bolos, Kepala Bidang Pengendalian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Wahyono, mengatakan pihaknya sudah mengatur hukuman disiplin.

    Simak juga :
    Ganjil Genap Dilanjutkan, Anies Akan Evaluasi Tiap Tiga Bulan

    "Teguran tertulis, segala macam ya. Termasuk yang ini nanti ada peringatannya dari kami," ujar Wahyono.

    Aturan yang mengatur soal disiplin PNS, yang segera ditegakkan Anies Baswedan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dalam aturan itu, PNS yang bolos hingga lima hari selama setahun, akan dikenakan teguran lisan. Namun menurut Pergub 409 Tahun 2015, pegawai yang bersangkutan juga akan dikenakan sanksi tidak mendapat tunjangan kinerja daerah (TKD) selama satu bulan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Pemberantasan Rasuah Indonesia di Hari Antikorupsi Sedunia

    Wajah Indonesia dalam upaya pemberantasan rasuah membaik saat Hari Antikorupsi Sedunia 2019. Inilah gelap terang Indeks Persepsi Korupsi di tanah air.