TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyatakan 80 persen warga Jakarta setuju dengan kebijakan pembatasan kantong plastik.
Baca: Pembatasan Kantong Plastik di DKI, Ini Besaran Denda Penyedianya
Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Rahmawati mengatakan respons positif warga Jakarta itu diketahui lewat survei persepsi warga atas pembatasan penggunaan kantong plastik.
"Hampir 80 persen setuju untuk pembatasan, bersedia membawa kantong sendiri," kata Rahmawati kepada Tempo, Kamis, 3 Januari 2019.
Rahmawati menjelaskan, survei dilakukan dengan cara door to door. Mayoritas pesertanya merupakan ibu rumah tangga.
Survei tersebut dilakukan untuk persiapan pembuatan peraturan gubernur atau pergub pembatasan kantong plastik sekali pakai yang saat ini masih menunggu disahkan.
Rahmawati mengatakan, Dinas Lingkungan Hidup juga telah melakukan kajian lingkungan. Hasilnya, sampah plastik harus dikurangi. Salah satu caranya adalah membatasi penggunaan kantong plastik yang biasa digunakan sebagai tempat belanjaan.
"Plastik selain tidak mudah terurai, juga jumlahnya banyak," kata Rahmawati.
Menurut data yang ditunjukkan Rahmawati, rata-rata sampah di DKI mencapai 2,5 juta ton per tahun. Sebanyak 357.000 ton di antaranya adalah sampah plastik.
Khusus kantong plastik, warga Ibu Kota menyumbang 1.900 sampai 2.400 ton per tahun. Jumlah itu setara dengan 240-300 juta lembar kantong plastik.
Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan draf Pergub pembatasan penggunaan kantong plastik sudah diserahkan kepada Anies. Ia berharap pergub diteken pekan ini.
"Sudah tinggal nunggu tanda tangan doang nih. Nggak ada kendala," kata Isnawa saat ditemui di Sunter, Jakarta Utara, pada Rabu, 2 Januari 2019.
Baca: Pasar Tradisional di DKI Hasilkan 240 Ton Sampah Plastik Per Hari
Akan tetapi Anies mengatakan Pergub tersebut masih butuh banyak koreksi. Penerapan pembatasan kantong plastik itu, ujarnya, harus dilengkapi dengan aturan yang dapat mensubstitusi plastik di masyarakat. "Ibu rumah tangga akan kesulitan bila kami tidak mulai menyiapkan substitutifnya," ujar Anies di Pondok Kopi, Jakarta Timur, Kamis, 3 Januari 2019.
