Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Flyover dan Underpass Bulak Kapal Bekasi Dibangun Setelah Pilpres

image-gnews
31_metro_bulakkapal
31_metro_bulakkapal
Iklan

TEMPO.CO, Bekasi - Pembangunan flyover dan underpass Bulak Kapal, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, baru bisa dilakukan setelah pilpres atau paling lambat pada 2020. "Yang mengerjakan pemerintah pusat," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, Arief Maulana, Selasa, 8 Januari 2019.

Baca juga: Bantah Memperkosa, Pejabat BPJS TK: Ibu dan Anak Saya Perempuan

Pembangunan dua infrastuktur di satu titik itu telah direncanakan sejak 2008. Namun, pembangunan proyek oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu selalu tertunda akibat ketersediaan lahan yang dibebankan kepada pemerintah daerah.

Adapun pemerintah daerah mulai melakukan pembebasan lahan sejak 2015. Ada 177 bidang lahan milik warga yang terdampak. Lokasinya berada di Kelurahan Arenjaya, Durenjaya, dan Margahayu.

Sebagian besar lahan yang telah dibebaskan, bangunannya telah dirobohkan untuk menjaga aset yang telah dibeli dari masyarakat.

Menurut Arief, pembangunan flyover dan underpas tak bisa dimulai pada 2018, sebab menggunakan anggaran tahun jamak yaitu dua tahun anggaran. Sedangkan, pada 2019 ada perhelatan pemilihan umum legislatif dan presiden.

"Undang-undangnya tidak memperbolehkan ada kegiatan menggunakan tahun jamak bersamaan dengan agenda tersebut," ujar Arief.

Karena itu, kata dia, proyek yang menelan dana hingga ratusan miliar rupiah tersebut baru bisa dimulai pada 2020. "Semua biaya kontruksi ditanggung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," ujar Arief.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Arief mengatakan, dua proyek itu dianggap cukup penting bagi Kota Bekasi. Sebab, untuk memecah kemacetan di simpang Bulak Kapal. Selain itu, untuk mencegah kecelakaan kereta api di perlintasan sebidang. "Proyek itu juga bakal menjadi ikon Kota Bekasi di perbatasan dengan Kabupaten Bekasi," ujar Arief.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Yayan Yuliana, mengatakan simpang Bulak Kapal menjadi bagian dari belasan titik kemacetan di wilayah setempat. Di sana juga ada perlintasan sebidang yang rawan terjadi kecelakaan kereta, apalagi tak ada palang pintu resmi dari PT. KAI.

"Sudah sering terjadi kecelakaan, belum lagi kemacetan yang terjadi setiap jam sibuk," ujar Yayan.

Karena itu, menurut dia, flyover dari Jalan Pahlawan menuju Jalan Joyomartono dan Juanda amat dibutuhkan. Selain itu, underpass menghubungkan Jalan Juanda sampai Jalan Diponegoro atau dengan perbatasan Kabupaten Bekasi. "Otomatis perlintasan sebidang tanpa palang pintu bakal ditutup," ujar Yayan.

Baca juga: Ini Detil Jakarta Utara Akan Vaksin 5 Ribu Hewan Penular Rabies

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, M. Kurniawan, meminta pemerintah daerah mengawal janji pemerintah pusat tersebut. "Pemerintah juga harus menyiapkan dana pendamping di APBD 2020," kata Kurniawan.

Selain dana pendamping, kata dia, pemerintah daerah juga harus memastikan tak ada perubahan detail enginering design (DED) pada proyek pembangunan flyover dan underpass Bulak Kapal. "Terutama ketersediaan lahan, harus clear semua," kata Kurniawan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kasus BBM Campur Air di SPBU Bekasi, Pengakuan Kernet Truk Tangki Oplos Pertalite

3 jam lalu

Seorang pejalan kaki melintas di depan SPBU yang ditutup sementara di Jalan Ir Juanda, Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 26 Maret 2024. Pemerintah setempat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menutup sementara SPBU tersebut pascakejadian puluhan kendaraan bermotor yang mogok karena BBM tercampur air dan pihak terkait telah mengambil sampel dari tempat penyimpanan bahan bakar. ANTARA/Fakhri Hermansyah
Kasus BBM Campur Air di SPBU Bekasi, Pengakuan Kernet Truk Tangki Oplos Pertalite

Kernet dan sopir truk tangki bersekongkol menjual secara ilegal BBM jenis Pertalite sebanyak 1.800 liter kepada petugas keamanan di SPBU Karawang.


Kasus BBM Campur Air di SPBU Bekasi, Ini Kronologi dan Motif Sopir Truk Tangki

9 jam lalu

Pelanggan SPBU di Bekasi menunjukkan BBM Pertalite bercampur air, Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Adi Warsono
Kasus BBM Campur Air di SPBU Bekasi, Ini Kronologi dan Motif Sopir Truk Tangki

Ketiga tersangka kasus BBM campur air di SPBU Bekasi itu terancam pidana 6 tahun penjara dan denda paling tinggi Rp 60 miliar.


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

10 jam lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


PIK 2 dan BSD Menjadi PSN Diduga Terkait Pilpres, Ini Tanggapan Pengamat

21 jam lalu

Salah satu akses dari Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang ke kawasan PIK 2 yang sedang dibangun. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
PIK 2 dan BSD Menjadi PSN Diduga Terkait Pilpres, Ini Tanggapan Pengamat

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai adanya dugaan politik balas budi di proyek PSN PIK 2 dan BSD masuk akal.


Sopir dan Kernet Truk Tangki Pertamina jadi Tersangka BBM Bercampur Air di SPBU Bekasi

21 jam lalu

SPBU di Jalan Juanda, Bekasi terkontaminasi air.  Tempo/Adi Warsono
Sopir dan Kernet Truk Tangki Pertamina jadi Tersangka BBM Bercampur Air di SPBU Bekasi

Polres Metro Bekasi Kota menetapkan tiga tersangka dalam kasus BBM Pertalite bercampur air di SPBU 34.17106.


Harta Kekayaan Jokowi Naik Rp 66 Miliar Selama Jabat Presiden 2 Periode dari 2014 hingga 2023

1 hari lalu

Presiden Jokowi melihat kemasan minyak makan merah setelah meresmikan pabriknya di Deli erdang, Sumut, 14 Maret 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris
Harta Kekayaan Jokowi Naik Rp 66 Miliar Selama Jabat Presiden 2 Periode dari 2014 hingga 2023

Saat mencalonkan sebagai capres pada Pemilu 2014 harta kekayaan Jokowi Rp 29,8 miliar,di akhir masa jabatannya ini berdasarkan LHKPN senilai Ro 95,8.


Anies-Muhaimin Akan Hadir Sidang Perdana Gugatan Hasil Pilpres di MK Pagi Ini

1 hari lalu

Calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia, Anies Baswedan (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kanan) memberikan keterangan pers di posko pemenangan di Jalan Diponegoro X, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. Menurut mereka pejuang demokrasi harus menghormati Pemilu 2024 apa pun hasil yang diputuskan oleh KPU. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Anies-Muhaimin Akan Hadir Sidang Perdana Gugatan Hasil Pilpres di MK Pagi Ini

Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk sengketa Pilpres di MK, hari ini, 27 Maret 2024.


MK Tambah Kuota Saksi-Ahli di Sengketa Pemilu, Maksimal Jadi 19 Orang

2 hari lalu

Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono berbicara pada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin 24 Juni 2019. Tempo/ Fikri Arigi.
MK Tambah Kuota Saksi-Ahli di Sengketa Pemilu, Maksimal Jadi 19 Orang

MK menambah kuota saksi dalam sidang sengketa Pemilu menjadi maksimal 19 orang. Apa alasannya?


Pertalite Bercampur Air, Pertamina Tutup Sementara SPBU di Bekasi

2 hari lalu

Pelanggan SPBU di Bekasi menunjukkan BBM Pertalite bercampur air, Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Adi Warsono
Pertalite Bercampur Air, Pertamina Tutup Sementara SPBU di Bekasi

SPBU 34.17.106 Jalan Juanda No. 100, Margajaya, Kota Bekasi ditutup sementara usai ramai komplain pertalite bercampur air


Sidang Sengketa Pilpres 2024 Digelar Besok, Apakah Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Arsul Sani Ikut Terlibat?

2 hari lalu

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani berbincang dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman sebelum mengucapkan sumpah Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dihadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Arsul terpilih sebagai hakim konstitusi usulan DPR untuk menggantikan Wahiduddin yang berakhir pada 17 Januari 2024. TEMPO/Subekti.
Sidang Sengketa Pilpres 2024 Digelar Besok, Apakah Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Arsul Sani Ikut Terlibat?

Dari sembilan hakim konstitusi, hanya Anwar Usman yang dilarang ikut terlibat dalam sidang sengketa Pilpres 2024.