TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menunjuk Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai koordinator pengelolaan transportasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Keputusan itu diambil Jokowi dalam rapat terbatas pengelolaan transportasi Jabodetabek di Istana Merdeka, Selasa 8 Januari 2019.
Baca juga wawancara saat Jokowi menjadi Gubernur Jakarta:
Jokowi: Jakarta Paling Terkena Dampak Mobil Murah
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menuturkan pemerintah pusat mengkoordinasikan pengelolaan transportasi di Jabodetabek untuk menyederhanakan pengelolaan pelbagai moda angkutan umum massal di Ibu Kota dan kawasan penyangga itu. Darmin menjelaskan, saat ini kewenangan pengelolaan transportasi massal, seperti mass rapid transit atau MRT Jakarta, light rail transit (LRT), kereta bandara, dan bus Transjakarta, berada di pelbagai lembaga.
Akibatnya, integrasi antar-moda transportasi itu tidak kunjung jalan. “Jadi akan disatukan (pengelolaan transportasi Jabodetabek) untuk penyederhanaan pembuatan keputusannya,” ujar dia di Istana Merdeka seperti dikutip dari Koran Tempo edisi Rabu 9 Januari 2019.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan, koordinasi menjadi kunci dalam integrasi transportasi di Jabodetabek. Dia mengingatkan jangan sampai untuk menentukan stasiun transit saja, pemerintah DKI, Kementerian Perhubungan, dan BUMN saling tumpang-tindih.
Baca juga:
Anies Luncurkan Jak Lingko, Transjakarta: Sama Seperti OK OTrip
Presiden, kata Tjahjo, telah meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim agar segera bertemu untuk membahas pengintegrasian transportasi di Jabodetabek. “Intinya, daerah harus ada kata sepakat,” ujarnya.
Tjahjo belum bisa memastikan apakah perlu dibentuk badan baru untuk pengelolaan transportasi di Jabodetabek itu. Namun, menurut dia, semakin banyak instansi yang ikut mengatur transportasi di Ibu Kota dan kota penyangga tersebut malah membuat ruwet.
Baca juga:
Diresmikan Sejak Oktober, Warga Jakarta Belum Tahu Jak Lingko
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperkirakan pemerintah DKI akan memperoleh kewenangan lebih besar untuk mengatur perizinan dan investasi dalam pengelolaan transportasi dan pembangunan kawasan berorientasi trasit (TOD). Namun pemerintah Jawa Barat, Banten, dan Kementerian Perhubungan tetap akan dilibatkan.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan, dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi itu, permasalahan transportasi di Jakarta lebih banyak dibahas. Ridwan juga tidak menyampaikan banyak usul ihwal pengelolaan transportasi di Jabodetabek tersebut. “Tadi saya pasif,” ujarnya.
Belum ada pernyataan dari Gubernur Jakarta Anies Baswedan seusai rapat itu.
AHMAD FAIZ
