Proyek ERP di DKI dari Era Jokowi, Ahok, Hingga Anies

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kendaraan bermotor melintasi gerbang jalan berbayar atau ERP di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu, 12 September 2018. Proyek ERP di Jakarta memiliki dasar hukum yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    Kendaraan bermotor melintasi gerbang jalan berbayar atau ERP di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu, 12 September 2018. Proyek ERP di Jakarta memiliki dasar hukum yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    2014
    - Mei. Sosialisasi rencana penerapan ERP di ruas-ruas jalan di Jakarta. Dua perusahaan teknologi dari Swedia dan Nowegia sebelumnya telah melakukan presentasi di Balai Kota.

    Baca:
    Penjelasan Ahok Kenapa Proyek ERP Mandek

    - Juli. PT Alita Praya Mitra menguji coba ERP berteknologi dedicated short-range communications(DSRC) frekuensi 5,8 GHz (Kapsch) di jalur lambat Jalan Jenderal Sudirman. Uji coba berjalan sampai 2016.
    - September. Perusahaan asal Norwegia, Q-Free, menguji coba ERP berteknologi DSRC di Jalan HR Rasuna Said.

    2015
    - Juni. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan lelang investasi ERP tak bisa dilakukan karena kinerja Dinas Perhubungan tak memuaskan. Sebelumnya, Ahok mengatakan penerapan sistem jalan berbayar menggunakan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan itu menyatakan kepala daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, atau swasta untuk membangun infrastruktur ekonomi dan sosial.

    Sejumlah kendaraan bermotor melintas di gerbang Electronic Road Pricing (ERP) saat uji coba di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin, 12 November 2018. Kementerian Perhubungan berencana memberlakukan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) alias jalan berbayar guna mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum atau publik. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Baca:
    ERP Berlaku, Ahok Janji Gratiskan Transportasi di Jakarta

    - Agustus. Ahok mengumumkan lelang segera dibuka untuk semua teknologi. Dia menyangkal pemerintah hanya akan memakai teknologi seperti yang diterapkan di Singapura. Ihwal pelaksanaan lelang masih menunggu terbitnya aturan jalan berbayar. "Ini belum jelas apakah masuk retribusi atau bukan," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Komentar Yasonna Laoly Soal Harun Masiku: Swear to God, Itu Error

    Yasonna Laoly membantah disebut sengaja menginformasikan bahwa Harun berada di luar negeri saat Wahyu Setiawan ditangkap. Bagaimana kata pejabat lain?