2014
- Mei. Sosialisasi rencana penerapan ERP di ruas-ruas jalan di Jakarta. Dua perusahaan teknologi dari Swedia dan Nowegia sebelumnya telah melakukan presentasi di Balai Kota.
Baca:
Penjelasan Ahok Kenapa Proyek ERP Mandek
- Juli. PT Alita Praya Mitra menguji coba ERP berteknologi dedicated short-range communications(DSRC) frekuensi 5,8 GHz (Kapsch) di jalur lambat Jalan Jenderal Sudirman. Uji coba berjalan sampai 2016.
- September. Perusahaan asal Norwegia, Q-Free, menguji coba ERP berteknologi DSRC di Jalan HR Rasuna Said.
2015
- Juni. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan lelang investasi ERP tak bisa dilakukan karena kinerja Dinas Perhubungan tak memuaskan. Sebelumnya, Ahok mengatakan penerapan sistem jalan berbayar menggunakan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan itu menyatakan kepala daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, atau swasta untuk membangun infrastruktur ekonomi dan sosial.
Sejumlah kendaraan bermotor melintas di gerbang Electronic Road Pricing (ERP) saat uji coba di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin, 12 November 2018. Kementerian Perhubungan berencana memberlakukan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) alias jalan berbayar guna mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum atau publik. TEMPO/Muhammad Hidayat
Baca:
ERP Berlaku, Ahok Janji Gratiskan Transportasi di Jakarta
- Agustus. Ahok mengumumkan lelang segera dibuka untuk semua teknologi. Dia menyangkal pemerintah hanya akan memakai teknologi seperti yang diterapkan di Singapura. Ihwal pelaksanaan lelang masih menunggu terbitnya aturan jalan berbayar. "Ini belum jelas apakah masuk retribusi atau bukan," ucapnya.
