Rapat Final Bawaslu Bogor, Ini Bunyi Pasal yang Mengancam Anies

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memanjat pagar Balai Kota, Jakarta Pusat, saat perayaan kemenangan Persija Jakarta di Liga 1 2018 pada Sabtu, 15 Desember 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memanjat pagar Balai Kota, Jakarta Pusat, saat perayaan kemenangan Persija Jakarta di Liga 1 2018 pada Sabtu, 15 Desember 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Bogor – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor dijadwalkan mengumumkan nasib pelaporan terhadap Gubernur Jakarta Anies Baswedan hari ini, Jumat 11 Januari 2019. Anies dilaporkan melanggar aturan kampanye terkait kehadirannya di Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul, Bogor, pada Senin 17 Desember 2018.

    Baca berita sebelumnya:
    Hasil Pemeriksaan Anies Baswedan di Bawaslu Keluar Hari Ini

    Berdasarkan laporan yang disertai bukti video, Anies memberikan salam dua jarinya yang menjadi simbol pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dalam acara tersebut. “Anies disangkakan melanggar Pasal 281 ayat 1 juncto Pasal 547 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Irvan Firmansyah.

    Irvan menerangkan, rapat pembahasan kedua hari ini akan menentukan apakah laporan memenuhi unsur pelanggaran yang dimaksud atau tidak. “Seandainya memenuhi unsur akan dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh kepolisian, seandainya tidak maka dihentikan di pembahasan kedua ini,” kata Irvan.

    Berikut ini isi pasal dan sanksi dalam Undang-undang tentang Pemilu yang mengancam menjerat Anies Baswedan jika terbukti ada pelanggaran,

    Pasal 281 ayat 1
    (termasuk dalam aturan kampanye)

    Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi ketentuan:
    a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
    b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.

    Baca:
    Anies Baswedan Diperiksa Bawaslu Terkait Acungan 2 Jari di Sentul

    Pasal 547
    (termasuk dalam ketentuan pidana pemilu)
    Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Realitas Versus Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia

    Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019 mencatat luas area perkebunan 2016 mencapai 11,2 juta hektare. Namun realitas berkata lain.