Soal Kelanjutan Proyek ERP, Anies Tunggu Pendapat Kejati DKI

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kendaraan bermotor melintasi gerbang jalan berbayar atau ERP di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu, 12 September 2018. Proyek ERP di Jakarta memiliki dasar hukum yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    Kendaraan bermotor melintasi gerbang jalan berbayar atau ERP di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu, 12 September 2018. Proyek ERP di Jakarta memiliki dasar hukum yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan telah meminta nasihat dari Kejaksaan Tinggi DKI sehubungan dengan proyek jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP). Menurut Anies, kelanjutan program itu masih menunggu jawaban dari kejaksaan.

    "Nanti kita lihat dengan panitia (bagaimana kelanjutannya). Tapi memang kita lagi menunggu fatwa dari kejaksaan soal prosesnya," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat, 11 Januari 2019.

    Baca: Peserta Lelang Mendadak Mundur, ERP Jakarta Terancam Molor Lagi

    Anies mengatakan telah meminta pendapat hukum kejaksaan sejak November 2018. Dia tak ingin proyek ERP bermasalah di kemudian hari.

    Karena alasan itu, Anies tak mempermasalahkan bila target realisasi ERP mundur karena menunggu kejaksaan. "Lebih penting membuat transportasi umum lebih banyak," kata dia.

    Salah satu perusahaan peserta lelang ERP, Q-Free sebelumnya mengundurkan diri. Dalam pernyataan resmi perusahaan Norwegia tersebut, chief executive officer Hakon Volldal mengungkap sejumlah alasan. “Pengunduran diri kami merupakan konsekuensi atas ketidakpastian yang terus berlanjut,” kata Volldal seperti dikutip dari Koran Tempo, Jumat 11 Januari 2019.

    Baca: Proyek ERP di DKI dari Era Jokowi, Ahok, Hingga Anies

    Volldal mengungkapkan bahwa ketidakpastian jadwal lelang, ketidakjelasan struktur pembiayaan proyek, serta potensi keuntungan proyek itu menjadi pertimbangan hengkang dari lelang.

    Dengan mundurnya Q-Free, tersisa dua perusahaan peserta lelang ERP, yaitu PT Bali Towerindo Sentra Tbk dan perusahaan Swedia, Kapsch TrafficCom. Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebelumnya sudah merencanakan uji coba ERP untuk tiga perusahaan itu pada November 2018. Namun dibatalkan sehari sebelum pelaksanaan. Adapun Q-Free dan Kapsch sebenarnya pernah melaksanakan uji coba penerapan sistem ERP di Jalan HR Rasuna Said dan Jalan Jenderal Sudirman pada 2014.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Klaim Sandiaga Uno Soal Tenaga Kerja Asing Tak Sebutkan Angka

    Sandiaga Uno tak menyebutkan jumlah Tenaga Kerja Asing dalam debat cawapres pada 17 Maret 2019. Begini rinciannya menurut Kementerian Ketenagakerjaan.