TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak menjadikan jalan berbayar alias electronic road pricing, disingkat ERP, sebagai proyek prioritas.
Anies berujar lebih penting menambah transportasi umum ketimbang merampungkan ERP.
Baca : Anies Baswedan Minta Saran dari Kejaksaan Soal Proses Tender ERP
Pernyataan ini menanggapi pertanyaan target realisasi proyek ERP. "Kita lebih penting membuat transportasi umum lebih banyak daripada ERP-nya. Karena di situlah sebenarnya inti dari kebijakan kita," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat, 11 Januari 2019.
Sebelumnya, Q-Free mengundurkan diri dari peserta lelang proyek ERP. Dalam pernyataan resmi perusahaan Norwegia tersebut, chief executive officer Hakon Volldal mengungkap, pengunduran itu merupakan konsekuensi atas ketidakpastian yang terus berlanjut.
Volldal mengungkapkan bahwa ketidakpastian jadwal lelang, ketidakjelasan struktur pembiayaan proyek, serta potensi keuntungan proyek itu menjadi pertimbangan hengkang dari lelang.
Anies telah meminta pendapat hukum kepada Kejaksaan Tinggi DKI sehubungan dengan proses tender ERP. Permintaan itu diajukan November 2018. Menurut dia, kedisiplinan tender tak berjalan dengan baik. Anies tak terang-terangan menjelaskan maksud pernyataannya itu.
Simak juga :
Soal Kelanjutan Proyek ERP, Anies Tunggu Pendapat Kejati DKI
"Kedisiplinan dalam menjalankan proses tender ini tidak dilakukan dengan baik, sehingga apapun hasilnya pasti bisa dituntut oleh salah satu," ucap dia.
Itu artinya, peserta tender ERP tinggal dua, yakni PT Bali Towerindo Sentra Tbk dan perusahaan Swedia, Kapsch TrafficCom. Sumber Tempo mengungkapkan, Anies telah meminta pendapat hukum kepada Kejati DKI agar ke depan tak muncul masalah.
