TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan pelaku penyebar kabar bohong alias hoax 7 kontainer surat suara tercoblos yang baru ditangkap, MIK, 38 tahun, tak berkaitan dengan tersangka lainnya.
“Dari pemeriksaan belum ditemukan indikasi itu,” kata Argo di kantornya pada Jumat, 11 Januari 2019.
Baca : Ini Alasan Guru SMP Unggah Cuitan Soal Hoax 7 Kontainer Surat Suara
Berdasarkan pemeriksaan, kata Argo, MIK yang ditangkap polisi di Cilegon, Banten, pada 6 Januari 2019 lalu mengaku membuat sendiri kalimat yang ia unggah ke akun Twitternya, @chiecilihie80.
Adapun cuitan tersebut berisi: “@dahnilanzar harap ditindaklanjuti, informasi berikut: DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT PASTI DARI TIONGKOK TUH.”
Argo menyebut guru sekolah menengah pertama di Cilegon itu ingin memberi informasi kepada tim pendukung pasangan Calon Presiden dan Wakilnya yang bernomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Oleh karenanya, MIK memention akun Twitter koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar, dalam cuitannya.
“Menurut keterangan yang bersangkutan seperti itu,” tutur dia.
Kasus tersebut berawal dari isu adanya 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok. KPU kemudian mengecek kabar itu dan tidak menemukan 7 kontainer yang dimaksud. KPU menyebut kabar itu hoax.
Polisi sebelumnya menangkap tersangka pembuat hoaks tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos, Bagus Bawana Putra.
Dia ditangkap di Sragen, Jawa Tengah pada 7 Januari oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Polisi juga telah menangkap dan menetapkan tiga orang lainnya berinisial J, HY, dan LS terkait kasus yang sama.
Simak pula :
Hoax 7 Kontainer Surat Suara, Bagus Bawana Sebut Akun 4 Politikus
Akibat perbuatannya, MIK terancam Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45a Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi elektronik dengan pidana paling lama 6 tahun dan denda Rp 1 miliar.
Penyebar hoax 7 kontainer surat suara itu juga terancam Pasal 14 dan 15 UU RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang penyebaran berita bohomg dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun.
