Anies Bakal Buat Aturan Larang PNS DKI Parkir di Gedung DPRD

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pegawai negeri sipil (PNS) duduk di belakang mobil yang terparkir saat mengikuti Upacara Peringatan HUT Korpri ke-44 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Lapangan Eks Irti Monas, Jakarta, 30 November 2015. Dalam pidatonya saat memimpin upacara Wakil Gubernur DKI Djarot Syaiful mengatakan, Korpri harus Memberikan pelayanan publik untuk masyakarat yang berdaya dan sejahtera secara hakiki. TEMPO/Subekti

    Pegawai negeri sipil (PNS) duduk di belakang mobil yang terparkir saat mengikuti Upacara Peringatan HUT Korpri ke-44 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Lapangan Eks Irti Monas, Jakarta, 30 November 2015. Dalam pidatonya saat memimpin upacara Wakil Gubernur DKI Djarot Syaiful mengatakan, Korpri harus Memberikan pelayanan publik untuk masyakarat yang berdaya dan sejahtera secara hakiki. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya akan mengatur tempat parkir di lantai dasar gedung DPRD yang dikhususkan untuk parkir kendaraan anggota legislatif dan pegawai DPRD. Tempat parkir tersebut belakangan digunakan juga oleh PNS DKI.

    "Nanti diatur, parkir itu khusus untuk anggota dewan dan staf yang di situ. Nanti kami atur," kata Anies di Balaikota DKI Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019. Pengaturan dilakukan agar PNS DKI tak lagi parkir di sana.

    Baca: Anies Baswedan Cabut Subsidi, PNS DKI Bikin Penuh Parkir DPRD

    Tempat parkir di di lantai dasar gedung DPRD menjadi lebih penuh setelah Anies menyampaikan tarif parkir di IRTI Monas bagi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinaikkan. Adapun gedung DPRD berada dalam satu komplek dengan Balai Kota DKI.

    Anies sebelumnya juga sudah mengatakan pihaknya akan memikirkan kebijakan yang komprehensif agar PNS DKI benar-benar menggunakan kendaraan umum dan tak menggunakan lahan parkir untuk dewan yang tak berbayar atau gratis.

    Di gedung DPRD sendiri ada tiga lantai lahan parkir yang terbagi dalam beberapa bagian. Lantai satu untuk umum, lantai dua untuk anggota DPRD dan pegawai di lingkungan DPRD yang di kendaraannya menggunakan stiker khusus, sedangkan lantai ketiga untuk anggota DPRD.

    Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebelumnya mencabut parkir murah di IRTI Monas bagi PNS DKI. Tarif berlangganan dari Rp 66.000 per bulan untuk roda empat, sekarang menjadi Rp 550.000 per bulan. Sementara untuk motor, tarif parkir bulanan naik dari Rp 22.000 menjadi Rp352.000. Tarif ini mulai efektif 15 Januari 2019.

    Adapun tujuan dinas menaikkan tarif parkir di IRTI Monas ini untuk mendorong PNS DKI memanfaatkan fasilitas Transjakarta gratis melalui kartu pegawai mereka. Sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

    JULNIS FIRMANSYAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Klaim Sandiaga Uno Soal Tenaga Kerja Asing Tak Sebutkan Angka

    Sandiaga Uno tak menyebutkan jumlah Tenaga Kerja Asing dalam debat cawapres pada 17 Maret 2019. Begini rinciannya menurut Kementerian Ketenagakerjaan.