Subsidi Tarif Parkir PNS DKI Dicabut, Ini Besaran Tarif yang Baru

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana lapangan yang dijadikan tempat parkir mobil warga di Jalan Bungur Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 17 September 2017. TEMPO/Adam

    Suasana lapangan yang dijadikan tempat parkir mobil warga di Jalan Bungur Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 17 September 2017. TEMPO/Adam

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut subsidi parkir bagi PNS DKI di lapangan IRTI Monas. Hal tersebut berdampak pada kondisi tempat parkir di gedung DPRD, Kompleks Balai Kota, menjadi lebih penuh.

    Berkaitan dengan itu, Anies akan membuat aturan agar para pegawai atau PNS DKI tidak lagi memarkir kendaraannya di tempat parkir gedung DPRD. "Nanti diatur, parkir itu khusus untuk anggota dewan dan staf yang di situ. Nanti kami atur," kata Anies di Balaikota DKI Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

    Baca: Anies Baswedan Cabut Subsidi, PNS DKI Bikin Penuh Parkir DPRD

    Sebab, jika hal tersebut dibiarkan, maka pencabutan subsidi bisa tak berefek. Anies mencabut subsidi tarif parkir bagi PNS DKI agar para pegawai pemerintah itu beralih menggunakan angkutan umum untuk bekerja.

    Sebelumnya tarif parkir untuk kendaraan roda empat PNS DKI di IRTI Monas adalah Rp 66.000 per bulan atau sekitar Rp 2.000 per hari. Tarif itu jauh lebih murah dibandingkan tarif parkir untuk masyarakat umum yang harganya mencapai Rp 2.000 per jam. Mulai tahun ini, tarifnya dinaikkan menjadi Rp 550 ribu per bulan. Adapun untuk sepeda motor tarifnya Rp 22.000 dan mulai tahun ini naik menjadi Rp 325 ribu perbulan.

    Anies pun mengaku sedang memikirkan kebijakan yang komprehensif agar PNS benar-benar menggunakan kendaraan umum. "Nanti akan saya panggil khusus untuk memastikan bahwa tidak bisa parkir di IRTI dengan subsidi, bukan berarti parkir di DPRD. Itu parkir untuk anggota dewan untuk pegawai dewan," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Januari lalu.

    Baca: Anies Bakal Buat Aturan Larang PNS DKI Parkir di Gedung DPRD

    Tahun ini, Anies Baswedan mencabut subsidi parkir bagi PNS DKI di lapangan parkir IRTI Monas. Salah satu alasannya adalah mendorong PNS menggunakan kendaraan umum untuk bekerja.

    Selama ini, Anies menilai pemerintah DKI Jakarta telah mengajarkan hal yang salah kepada para PNS. Para pegawai pemerintah itu diberikan subsidi parkir, padahal lokasi mereka bekerja, yaitu di Jalan Medan Merdeka Selatan, banyak alternatif angkutan umum. "Banyak akses kendaraan umum, tapi justru biaya parkirnya sangat murah," ujarnya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Google Terjun Ke Platform Game Dengan Stadia

    Phil Harrison memperkenalkan platform game milik Google yang diberi nama Stadia pada acara Game Developer Conference. Seperti apakah layanan baru itu?