TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali mengatakan, Kali Pulo butuh dinaturalisasi agar masalah tanggul jebol tidak terulang kembali.
"(Penanganan jangka panjang) Kali Pulo, pada prinsipnya butuh naturalisasi, sebut Marullah di Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.
Baca : Kepala Dinas SDA Pastikan Tanggul Jebol Bukan Tanggul Baswedan
Walau demikian, katanya, naturalisasi Kali Pulo membutuhkan proses sosialisasi ke masyarakat yang menghuni bantaran Kali Pulo.
Hal itu karena saat ini Kali Pulo dihimpit oleh pemukiman penduduk yang menyebabkan lebar sungai semakin sempit, sehingga aliran yang ada tak mampu menampung laju air di kala debitnya tinggi.
Alhasil, saat ini Pemerintah Kota Jakarta Selatan melalui Suku Dinas Sumber Daya Air lebih memilih membangun turap di lokasi jebolnya tanggul sebagai ganti penahan sementara yang dibangun Minggu malam 13 Januari 2019.
Turap dinding penahan air dan struktur tanah, menurut Kepala SDA Jakarta Selatan Holi Susanto, mulai dibangun, Selasa pagi, 15 Januari 2019.
Targetnya turap di Kali Pulo selesai dibangun dalam waktu tiga minggu, kata Holi lagi. Hujan, menurut Holi, menjadi hambatan utama pengerjaan turap. Hal itu karena jika hujan turun, maka pengerjaan turap diberhentikan sementara.
Tanggul Kali Pulo sempat jebol pada Minggu malam lalu, merendam RT003 dan RT004 di RW006 Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Simak juga :
Tanggul Jebol Lagi di Kali Pulo, Ini Riwayat Banjir di Jatipadang
Air mulai merendam pemukiman warga pada pukul 18.30 WIB, dan beberapa jam setelahnya 20 personel dari Sudin SDA Jakarta Selatan bersama anggota Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Jatipadang dan jajara TNI terjun ke lokasi membuat penahan sementara.
Banjir pun surut pada pukul 05.10 WIB, Senin 14 Januari 2019. Peristiwa tanggul jebol di Kali Pulo sebelumnya sempat terjadi pada akhir 2017.
ANTARA
