Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemekaran Wilayah Bogor Barat dan Timur Tunggu Pengesahan DPRD

image-gnews
Sejumlah kendaraan berjalan merayap di Jalan Raya Tangerang-Jasinga, Parung Panjang, Bogor (21/12). Baru dua tahun ruas jalan ini mengalami betonisasi jalan, namun kerusakan jalan mulai terjadi akibat seringnya truk2 besar melintasi jalan ini. Tempo/
Sejumlah kendaraan berjalan merayap di Jalan Raya Tangerang-Jasinga, Parung Panjang, Bogor (21/12). Baru dua tahun ruas jalan ini mengalami betonisasi jalan, namun kerusakan jalan mulai terjadi akibat seringnya truk2 besar melintasi jalan ini. Tempo/
Iklan

TEMPO.CO, Bogor – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bogor, Burhanudin, mengatakan kajian pemekaran wilayah atau daerah otonomi baru (DOB) Bogor Barat dan Timur sudah selesai dilakukan di tingkat pemerintah daerah.

Baca juga: Bupati Bogor Desak Pusat Segera Sahkan Kabupaten Bogor Barat

“Untuk Kabupaten Bogor Barat (KBB) kan tinggal tunggu pencabutan moratorium, kalau Kabupaten Bogor Timur (KBT) tinggal menunggu proses pansus di DPRD Kabupaten Bogor,” kata Burhan saat menghadiri rapat minggon di Kecamatan Cisarua, Rabu 16 Januari 2019.

Menurut Burhan, saat ini rencana pemekaran wilayah Kabupaten Bogor Timur sudah melalui tahapan administrative, mulai dari kajian di Bappeda, pembuatan peta wilayah, dan kajian tentang penetapan Ibu Kota kabupaten. “Tinggal dibahas oleh DPRD Kabupaten Bogor,” ujar Burhan.

Burhan mengatakan, proses penekaran wilayah Kabupaten Bogor Timur baru dibentuk panitia khusus (pansus) di tingkat DPRD Kabupaten Bogor pada Jumat 11 Januari 2019. “Jadi, tergantung di Pansusnya. Kalau cepat bisa langsung diajukan ke Gubernur Jawa Barat untuk dibahas lebih lanjut,” kata Burhan.

Ketua Presidium Bogor Timur, Alhafiz Rana, mengatakan pihaknya menargetkan pembahasan pemekaran wilayah oleh pansus di DPRD Kabupaten Bogor selesai pada akhir Februari 2019.

“Selama pembahasan pansus itu juga akan dilakukan kajian, salah satunya berupa studi banding ke wilayah yang berhasil, contohnya Kabupaten Pangandaran,” kata Rana.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin mendorong agar pemekaran wilayah ayau daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Bogor Barat serta Kabupaten Bogor Timur segera terlaksana. Mengingat, hasil kajian serta persyaratannya sudah rampung sejak 2015.

"Kajian sudah semua, tinggal ketuk palu saja, makanya kami ingin segera moratorium dicabut," kata Ade kepada Tempo, Kamis 10 Januari 2019.

Baca juga: Pemekaran Kabupaten Bogor Barat Dikawal DPRD

Ade mengatakan, salah satu alasan DOB dilakukan mengingat saat ini wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Bogor terlalu besar, tetapi anggaran yang dimiliki Kabupaten Bogor hanya sedikit sehingga menghambat percepatan pembangunan wilayah.

Dengan luas wilayah hampir 300 ribu hektare dan jumlah penduduk 5,8 juta jiwa, Pemkab Bogor kesulitan mendistribusikan anggaran dan program ke 427 desa dan kelurahan yang ada di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor. Pemekaran wilayah merupakan solusi terbaik. “Apalagi tahun ini ada pengurangan APBD dari Rp7,6 triliun menjadi Rp6,2 triliun,” kata Ade.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

7 November 2023

Eksekusi pengosongan lahan oleh juru sita Pengadilan Negeri Tangerang di Ciputat berlangsung ricuh, Selasa 7 November 2023. (TEMPO/Muhammad Iqbal)
Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

Warga di Kampung Gunung, RT 002 RW 014, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, bentrok dengan aparat pada Selasa siang, 7 November 2023.


Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

20 Desember 2022

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau langsung paviliun Indonesia di COP27 yang berlangsung di Sharm El-Sheikh International Congress Center, Mesir, Selasa 8 November 2022. Foto: Istimewa
Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

Ma'ruf Amin menolak usulan penambahan 2 provinsi lagi dari sejumlah masyarakat di Papua dan Papua Barat.


Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

17 September 2022

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2022. Komisi II DPR RI telah resmi membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.


Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

25 Juli 2022

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera
Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

DPRD Jabar telah menyetujui rencana pemekaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara dan Kabupaten Cianjur Selatan.


Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

19 Juli 2022

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 14 Juni 2022. Iwan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Kabupaten Bogor periode 2018-2023, Ade Yasin, dalam kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. TEMPO/Imam Sukamto
Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

Saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengusulkan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.


Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

17 Juli 2022

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tiga provinsi baru di Papua hasil pemekaran wilayah akan mengikuti Pemilu 2024.


KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

7 Juli 2022

Menkominfo Johnny G. Plate (kanan), saat menerima audiensi Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kiri) di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Juli 2022. (Kominfo/AYH)
KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

Sampai saat ini belum ada perubahan pada Undang-Undang Pemilu sebagai lanjutan dari tiga DOB Papua terhadap Pemilu 2024.


DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

30 Juni 2022

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-undang 5 provinsi, yakni RUU tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Jambi, NTB dan NTT


JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

29 Juni 2022

Ketua Umum PMI Jusuf Kalla menyampaikan sambutan dalam penyerahan bantuan peralatan penanganan Covid-19 dari Pemerintah Kerajaan Belanda di Gedung PMI Pusat, Jakarta, Selasa, 16 November 2021. ANTARA/Galih Pradipta
JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

Menurut JK, Papua merupakan wilayah yang sangat luas, namun infrastruktur di daerah tersebut belum cukup memadai bagi masyarakat setempat.


Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

28 Juni 2022

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar.
Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

Rapat Kerja dan Rapat dengar Pendapat (RDP) membahas dua hal.