Solusi Kemacetan Jalur Puncak, Jalan Alternatif Segera Beroperasi

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kondisi exit tol ciawi KM 48 menuju Jalur Puncak masih dipenuhi antrean kendaraan, Selasa 19 Juni 2018. TEMPO/ADE RIDWAN

    Kondisi exit tol ciawi KM 48 menuju Jalur Puncak masih dipenuhi antrean kendaraan, Selasa 19 Juni 2018. TEMPO/ADE RIDWAN

    TEMPO.CO, Bogor - Sebagai upaya memangkas kemacetan di Jalur Puncak, Pemerintah Kabupaten Bogor saat ini sedang membangun jalan alternatif yang disebut sebagai jalur alternatif lingkar utara.

    Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan, pembangunan jalur alternatif lingkar utara dilakukan di Kecamatan Megamendung dan sudah mulai berjalan menggunakan dana bantuan dari Bupati lama kepada empat desa di Kecamatan Megamendung yakni Desa Pasir Angin, Cipayung Girang, Cipayung Datar, dan Desa Megamendung.

    Baca : Malam Tahun Baru, Ini Skenario Car Free Night di Jalur Puncak

    “Kurang lebih nilainya Rp 6 miliar, dan saat ini sedang dikerjakan,” kata Iwan saat menghadiri Rapat Minggon Rebo Keliling, di Kecamatan Cisarua, Rabu 16 Januari 2019.

    Iwan mengatakan, selain alternatif Lingkar Utara pihaknya juga sedang mempersiapkan untuk membangun jalur lingkar selatan yang akan melintasi wilayah Kecamatan Megamendung hingga Kecamatan Cisarua.

    “Jadi itu bertahap dan nantinya sebagai solusi untuk menjawab kemacetan wilayah Puncak,” kata Iwan.

    Terpisah, Camat Megamendung, Hadi Jana mengatakan, pembangunan jalur lingkar utara dilakukan sepanjang 7 kilometer dengan lebar rata-rata 4 meter dan ditargetkan selesai pada akhir Maret 2019.

    Simak pula :
    Polisi Perluas Informasi Jalur Puncak Menjelang Malam Tahun Baru

    “Anggarannya kurang lebih Rp 6 miliar dengan pembagian uang berbeda di masing-masing desa tergantung panjang jalan,” kata Hadi.

    Hadi menjelaskan, untuk di Desa Pasir Angin, proyek alternatif Jalur Puncak dianggarkan kurang lebih Rp 1,8 miliar, Desa Cipayung Datar Rp 1,8 miliar, Cipayung Girang Rp 2,6 miliar  dan Desa Megamendung Rp 200 juta.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.