Anies Belum Pastikan Legalitas Food Court di Pulau Reklamasi

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau penyegelan di pulau reklamasi D di Teluk Jakarta, Kamis, 7 Juni 2018. Anies menyegel 900 bangunan di rulau reklamasi D karena tidak memiliki izin. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau penyegelan di pulau reklamasi D di Teluk Jakarta, Kamis, 7 Juni 2018. Anies menyegel 900 bangunan di rulau reklamasi D karena tidak memiliki izin. ANTARA/Dhemas Reviyanto

     

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum bisa memastikan legalitas operasional sejumlah restoran di Pulau D alias Pantai Maju, Jakarta Utara. Anies menyatakan seluruh aktivitas di pulau reklamasi itu seharusnya berizin.

    "Lagi mau diperiksa semuanya tapi kalau ada yang tanpa izin pasti akan kita berikan sanksi," kata Anies di kawasan Jakarta Pusat, Rabu, 23 Januari 2019.

    Baca: Food Court di Pulau Reklamasi Beroperasi, Begini Suasananya

    Menurut Anies, pemerintah daerah akan mengecek izin mendirikan bangunan (IMB) di kawasan Pantai Maju. Ia mengatakan Pulau D memang area terbuka yang boleh digunakan warga untuk beraktivitas.

    Namun, kata Anies, aktivitas seperti mendirikan restoran atau cafe harus memiliki izin. Dia mengatakan persoalan lahan di Pantai Maju sama saja dengan lahan lain di Jakarta. "Bila anda melakukan kegiatan apapun harus ada izin," ujarnya.

    Sejumlah restoran di Pulau D reklamasi Teluk Jakarta sudah beroperasi. Seorang pegawai restoran mengatakan restoran di food court Pulau D rata-rata mulai buka pukul 17.00. Ia pun menyebut bahwa restorannya mulai buka sejak 23 Desember 2018.

    Pada Juni 2018, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyegel sekitar 932 bangunan di Pulau C dan D reklamasi. Penyegelan dilakukan karena PT Kapuk Naga Indah selaku penggarap pulau reklamasi itu melakukan pembangunan tanpa memiliki IMB.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Operasi Ketupat 2021 Demi Menegakkan Larangan Mudik, Berlaku 6 Mei 2021

    Sekitar 166 ribu polisi diterjunkan dalam Operasi Ketupat 2021 untuk menegakkan larangan mudik. Mereka tersebar di lebih dari 300 titik.