Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Akan Dieksekusi, Buni Yani Ajukan Penangguhan Penahanan

image-gnews
Tersangka kasus pelanggaran UU ITE Buni Yani memberikan keterangan pers terkait rencana Eksekusi dirinya di kawasan Jati Padang, Jakarta Selatan, Rabu, 30 Januari 2019. Buni Yani menggelar peryataan terbuka menanggapi rencana eksekusi dirinya oleh Kejaksaan Negeri Depok pada 1 Februari 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tersangka kasus pelanggaran UU ITE Buni Yani memberikan keterangan pers terkait rencana Eksekusi dirinya di kawasan Jati Padang, Jakarta Selatan, Rabu, 30 Januari 2019. Buni Yani menggelar peryataan terbuka menanggapi rencana eksekusi dirinya oleh Kejaksaan Negeri Depok pada 1 Februari 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Buni Yani akan mengajukan penangguhan penahanan menanggapi rencana eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat, dalam waktu dekat. Buni Yani dikabarkan bakal ditahan pada 1 Februari 2019.

Baca: Bakal Dieksekusi Kejaksaan, Buni Yani Gelar Pernyataan Terbuka

Alasan Buni Yani mengajukan penangguhan karena ia menilai langkah Kejaksaan mengeluarkan keputusan eksekusi kabur dan tak berdasar hukum. Menurut Buni, putusan kasasi yang dikeluarkan Mahmakah Agung sama sekali tidak memuat narasi soal penahanan.

"Bunyi dari putusan itu enggak ada soal penahanan badan bahwa saya masuk penjara," kata Buni saat ditemui di kantor advokat milik Aldwin Rahardian, Rabu petang, 30 Januari 2019.

Salinan putusan kasasi yang dikeluarkan MA bernomor 1712 K/Pid.Sus/2018 tersebut ditunjukkan kuasa hukum Buni, Aldwin Rahardian, kepada awak media. Surat itu berisi dua poin narasi. Poin pertama menyatakan penolakan terhadap permohonan kasasi Buni Yani. Poin kedua surat itu menjelaskan bahwa MA membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500.

Kuasa hukum Buni, Aldwin, mengatakan putusan kasasi ini tidak secara eksplisit menyatakan perintah penahanan. "Tidak juga memuat narasi yang menguatkan putusan sebelumnya, yakni putusan Pengadilan Tinggi," ujarnya saat ditemui di tempat yang sama.

Atas surat tersebut, Buni dan kuasa hukumnya menilai kejaksaan melampaui wewenangnya. Selain itu, Aldwin juga menemukan beberapa poin cacat putusan yang dikeluarkan MA. Di antaranya, dalam surat putusan itu, MA salah menuliskan usia Buni.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Usia Buni Yani seharusnya 50. Tapi di surat putusan ditulis 48 tahun. Jadi ini Buni yang mana?" ujar Aldwin. Atas sejumlah bantahan itu, Aldwin menilai kliennya berhak memperoleh hak penangguhan terhadap penahanan.

Ia mengimbuhkan, permohonan penangguhan ini berkiblat pada kasus Baiq Nuril. "Baiq Nuril saja bisa dapat penangguhan, kenapa kita tidak? Hukum harus equal," ujarnya.

Sebelum mengajukan kasasi, Buni Yani sebelumnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Namun PT Jawa Barat menguatkan vonis Buni Yani di PN Bandung. Dia kemudian mengajukan kasasi ke MA, tapi ditolak.

Buni Yani divonis 18 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung. Pengadilan menyatakan dia bersalah Pasal 32 ayat1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal itu mengatur soal orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, dan menyembunyikan suatu inforamsi elektronik.

Simak: Dieksekusi Kejaksaan, Buni Yani Gelar Pernyataan Terbuka

Buni Yani mengatakan tak pernah diperiksa menggunakan pasal tersebut. Ia menyebut selama ini hanya diperiksa dengan Pasal 28 ayat 2 UU ITE tentang ujaran kebencian.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ahli Hukum UGM Sarankan Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri yang Berpotensi Salahgunakan Kewenangan dan Hilangkan Bukti

8 hari lalu

Ketua KPK Firli Bahuri memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin, 20 November 2023. Firli mengaku tidak akan mundur meskipun dirinya diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). TEMPO/Magang/Joseph.
Ahli Hukum UGM Sarankan Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri yang Berpotensi Salahgunakan Kewenangan dan Hilangkan Bukti

Herdiansyah mendesak Firli Bahuri untuk mengundurkan diri dari KPK atau Jokowi segera menerbitkan Keppres pemberhentian sementara.


Konflik di Pulau Rempang, Ombudsman Nilai Pemerintah Mulai Realitis

1 Oktober 2023

Konflik agraria terbaru yaitu terjadi di Pulau Rempang pada 8 September 2023. Hal itu bermula sejak hadirnya Badan pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) sebagai Otorita Batam. Otorita itu memiliki hak pengelolaan atas seluruh tanah di wilayah tersebut. Pulau Rempang menjadi salah satu pulau yang dikelola BP Batam. Pulau Rempang hendak dikosongkan untuk membuat proyek Rempang Eco City. Pulau itu sendiri dianggap sebagai kawasan hutan meskipun dihuni oleh sekira 7.500 penduduk. ANTARA
Konflik di Pulau Rempang, Ombudsman Nilai Pemerintah Mulai Realitis

Pemerintah dinilai sudah mulai realitis terkait proyek di Pulau Rempang. Komunikasi pemerintah dianggap mulai membaik.


Tuduhan Pencucian Uang, Miliarder Ukraina Ditahan

3 September 2023

ilustrasi penjara
Tuduhan Pencucian Uang, Miliarder Ukraina Ditahan

Miliarder Igor Kolomoysky ditahan sambil menunggu persidangan atas tuduhan pencucian uang.


Masa Penahanan Pemimpin Sekte Kelaparan Kenya Diperpanjang

11 Agustus 2023

Petugas mengevakuasi anggota sekte kristen Good News International Church yang kelaparan di hutan Shakahola di daerah Kilifi, Kenya 24 April 2023. Hingga kini, petugas masih mencari anggota sekte lain. REUTERS/Stringer
Masa Penahanan Pemimpin Sekte Kelaparan Kenya Diperpanjang

Pengadilan di Shanzu, Kenya memutuskan untuk memperpanjang masa penahanan pemimpin sekte kelaparan Good News International, Paul Mackenzie.


Laporan PBB Sebut Penyiksaan di Penjara Suriah Masih Terjadi

15 Juli 2023

Anak-anak pengungsi Suriah menaiki kendaraan untuk kembali ke rumah mereka, karena takut akan wabah penyakit virus corona (COVID-19) di kamp-kamp pengungsian yang padat, di Dayr Ballut, Suriah, 11 April 2020. Sekitar satu juta warga Suriah melarikan diri dari Idlib dan pedesaan akibat perang saudara selama sembilan tahun. REUTERS/Khalil Ashawi
Laporan PBB Sebut Penyiksaan di Penjara Suriah Masih Terjadi

Laporan PBB menyebutkan penyiksaan dan perlakuan buruk yang sistemik masih berlangsung, bahkan meluas di sejumlah tempat penahanan di Suriah.


KPK Tahan Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono

7 Juli 2023

Tersangka Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 7 Juli 2023. Dalam pemeriksaan ini KPK berencana untuk segera melakukan penahanan terhadap tersangka Andhi Pramono, terkait penyidikan perkara tindak pidana korupsi dugaan adanya penerimaan gratifikasi dalam bentuk uang urusan ekspor dan impor beberapa perusahaan oleh pejabat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tahan Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono

KPK akhirnya menahan mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang (TPPU).


PBB Khawatir atas Penahanan dalam Peringatan Tiananmen di Hong Kong

5 Juni 2023

Petugas polisi membubarkan orang-orang di Victoria Park yang ditutup pada peringatan 33 tahun penumpasan demonstrasi pro-demokrasi di Lapangan Tiananmen Beijing pada tahun 1989, di Hong Kong, China, 4 Juni 2022. REUTERS/Lam Yik
PBB Khawatir atas Penahanan dalam Peringatan Tiananmen di Hong Kong

PBB menyampaikan kekhawatiran atas penangkapan sejumlah warga Hong Kong terkait dengan peringatan 34 tahun tragedi Tiananmen


Mahkamah Agung Pakistan Perintahkan Imran Khan Dibebaskan

12 Mei 2023

Pendukung mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan melemparkan batu ke arah polisi selama protes terhadap penangkapan Khan, di Peshawar, Pakistan, 10 Mei 2023. REUTERS/Fayaz Aziz
Mahkamah Agung Pakistan Perintahkan Imran Khan Dibebaskan

Penahanan mantan Perdana Menteri Imran Khan telah memicu gelombang unjuk rasa mematikan di penjuru Pakistan.


Alasan KPK Perpanjang Masa Penahanan Wali Kota Bandung Nonaktif Yana Mulyana

4 Mei 2023

Walikota Bandung, Yana Mulyana, Kepala  Dinas Perhubungan Pemkot Bandung, Dadang Darmawan (kanan), resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pasca terjaring tangkap tangan KPK, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Minggu dinihari, 16 April 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap 6 orang tersangka baru sebagai penerima suap Walikota Bandung, Yana Mulyana, Kepala  Dinas Perhubungan Pemkot Bandung, Dadang Darmawan, Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung, Khairul Rijal, sebagai pemberi suap CEO PT. Citra Jelajah Informatika, Sony Setiadi, Direktur PT. Sarana Mitra Adiguna, Benny dan Manager PT. Sarana Mitra Adiguna, Andreas Guntoro, serta mengamankan barang bukti uang sejumlah Rp.924,6 juta sepasang sepatu merk Louis Vuitton tipe Cruise Charlie Sneaker 1A9JN8 dalam tindak pidana korupsi kasus suap terkait proyek pengadaan CCTV dan Internet Service Provider untuk layanan digital Bandung Smart City di Pemerintahan Kota Bandung Jawa Barat Tahun 2022-2023. TEMPO/Imam Sukamto
Alasan KPK Perpanjang Masa Penahanan Wali Kota Bandung Nonaktif Yana Mulyana

KPK memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi Wali Kota Bandung, Jawa Barat, nonaktif Yana Mulyana


Penyidikan Kasus BTS BAKTI Belum Rampung, Kejagung Perpanjang Masa Penahanan Anang Cs

26 Maret 2023

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI I Ketut Sumedana saat pemeriksaan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dalam kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2022 di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Maret 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Penyidikan Kasus BTS BAKTI Belum Rampung, Kejagung Perpanjang Masa Penahanan Anang Cs

Tersangka kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur BTS BAKTI ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejagung.