Ahmad Dhani Ajukan Banding, Pengacara: Jangan Bandingkan ke Ahok

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa musisi Ahmad Dhani menjawab pertanyaan awak media setelah menjalani sidang lanjutan dugaan ujaran kebencian di Pengadilan Jakarta Selatan, 14 Januari 2019. TEMPO/Nurdiansah

    Terdakwa musisi Ahmad Dhani menjawab pertanyaan awak media setelah menjalani sidang lanjutan dugaan ujaran kebencian di Pengadilan Jakarta Selatan, 14 Januari 2019. TEMPO/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Jakarta -Tim kuasa hukum Ahmad Dhani mengajukan banding pada Kamis, 31 Januari 2019 atas putusan kurungan 1 tahun 6 bulan pada kliennya.

    Kuasa hukum menjelaskan bahwa banding tersebut bukan karena kliennya tidak menerima kekalahan.

    Baca : Ahmad Dhani Resmi Ajukan Banding

    "Bahwa hukum acara pidana sudah mengatur, bahwa ada upaya hukum di tingkat pertama jika tidak puas. Jadi itu sudah ada aturannya. Jangan dibandingkan dengan Ahok," kata Hendarsam Marantoko, Pengacara Ahmad Dhani, Kamis 31 Januari 2019.

    Hendarsam menilai, bahwa kliennya tidak pernah melakukan ujaran kebencian, makanya dilakukan banding. Ia juga menemukan banyak kejanggalan dan pertimbangan hukum yang dangkal, yang nantinya akan diuji di tingkat pengadilan tinggi.

    Ketua Dewan Penasehat ACTA, Hisar Tambunan mengatakan bahwa tujuan dilakukannya banding adalah untuk menegakkan keadilan.

    Simak juga :
    Ahmad Dhani Ditahan, Mulan Jameela Bacakan Petisi

    "Kami bukan masalah terima tidak terima, yang ingin kami nyatakan, kami ingin keadilan dan kebenaran ditegakkan. Kami tidak ingin proses hukum itu jalan sekedarnya. Kami ingin proses hukum itu berjalan dengan koridor hukum yang ada dan berdasarkan fakta-fakta yang ada, agar tidak ada orang yang teraniaya," kata Hisar terkait kasus yang menjerat Ahmad Dhani.

    NABILA HANUM | DA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.