Buni Yani Dieksekusi, Fadli Zon: Hukum Tajam ke Lawan Politik

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon membesuk Ahmad Dhani di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang pada Rabu siang, 30 Januari 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon membesuk Ahmad Dhani di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang pada Rabu siang, 30 Januari 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Terkait eksekusi Buni Yani, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai penegakan hukum semakin dimanfaatkan untuk kepentingan politik menjelang Pemilu pada April 2019 mendatang.

    Hal itu terlihat dari banyaknya orang yang yang berseberangan dengan pemerintah diproses hukum.

    Baca : Buni Yani Jalani Proses Narapidana Baru di Lapas Gunungsindur

    "Hukum tajam ke lawan politik dan lunak ke penguasa dan yang sehaluan," kata Fadli di dalam Masjid Albarkah As Syafi'iyah, Tebet, Jakarta Selatan, seusai salat Jumat, 1 Februari 2019.

    Fadli mengatakan banyak orang yang bersebrangan dengan pemerintah diproses hukum dengan dasar yang tidak jelas. Itu terlihat dari proses hukum Ahmad Dhani yang dituduh melakukan ujaran kebencian dan Buni Yani yang divonis karena dituduh mengedit video.

    Selain kedua orang tersebut, polisi juga sedang memeriksa Dahnil Anzar karena dana kemah pemuda yang dikembalikan serta Rocky Gerung yang menyebut kitab suci fiksi. "Mereka diproses dengan kasus yang tidak jelas," ujarnya. "Upaya untuk mengeksekusi dan lainnya begitu masif menjelang 17 April."

    Fadli berharap hukum tidak dijadikan kepentingan politik penguasa. Apalagi, menurut dia, Ahmad Dhani, Buni Yani dan Dahnil Anzar yang menjadi juru kampanye Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan mereka yang dekat dengan penguasa.

    "Tokoh yang kritis dan berseberangan langsung cepat ditangkap dan ditahan," ujarnya.

    Kondisi hukum yang tajam ke lawan politik, imbuh Fadli, sudah terjadi beberapa tahun belakangan. Hal itu, menurut dia, terjadi lantaran aparat penegak hukum yang menjabat saat ini berasal dari partai pendukung pemerintah.

    Simak juga :
    Buni Yani Ingin Dibui di Mako Brimob Seperti Ahok

    Hal itu terlihat dari sosok Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang berasal dari Partai Nasdem dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli dari PDI Perjuangan. "Kami sulit melakukan upaya politik, karena mereka mencampuradukan hukum dan politik."

    Meski begitu, Fadli menyatakan bakal terus membantu Ahmad Dhani, Buni Yani maupun Dahnil Anzar dalam proses hukum mereka. "Saya kawal terus."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Riuh Penguasaan Lahan Melibatkan Kubu Jokowi dan Prabowo

    Serangan Jokowi kepada Prabowo pada Debat Pilpres putaran kedua memantik keriuhan. Jokowi menyebut lahan yang dimiliki Prabowo di Kalimantan dan Aceh.