Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Buni Yani Dieksekusi, Fadli Zon: Hukum Tajam ke Lawan Politik

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon membesuk Ahmad Dhani di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang pada Rabu siang, 30 Januari 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon membesuk Ahmad Dhani di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang pada Rabu siang, 30 Januari 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Terkait eksekusi Buni Yani, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai penegakan hukum semakin dimanfaatkan untuk kepentingan politik menjelang Pemilu pada April 2019 mendatang.

Hal itu terlihat dari banyaknya orang yang yang berseberangan dengan pemerintah diproses hukum.

Baca : Buni Yani Jalani Proses Narapidana Baru di Lapas Gunungsindur

"Hukum tajam ke lawan politik dan lunak ke penguasa dan yang sehaluan," kata Fadli di dalam Masjid Albarkah As Syafi'iyah, Tebet, Jakarta Selatan, seusai salat Jumat, 1 Februari 2019.

Fadli mengatakan banyak orang yang bersebrangan dengan pemerintah diproses hukum dengan dasar yang tidak jelas. Itu terlihat dari proses hukum Ahmad Dhani yang dituduh melakukan ujaran kebencian dan Buni Yani yang divonis karena dituduh mengedit video.

Selain kedua orang tersebut, polisi juga sedang memeriksa Dahnil Anzar karena dana kemah pemuda yang dikembalikan serta Rocky Gerung yang menyebut kitab suci fiksi. "Mereka diproses dengan kasus yang tidak jelas," ujarnya. "Upaya untuk mengeksekusi dan lainnya begitu masif menjelang 17 April."

Fadli berharap hukum tidak dijadikan kepentingan politik penguasa. Apalagi, menurut dia, Ahmad Dhani, Buni Yani dan Dahnil Anzar yang menjadi juru kampanye Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan mereka yang dekat dengan penguasa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Tokoh yang kritis dan berseberangan langsung cepat ditangkap dan ditahan," ujarnya.

Kondisi hukum yang tajam ke lawan politik, imbuh Fadli, sudah terjadi beberapa tahun belakangan. Hal itu, menurut dia, terjadi lantaran aparat penegak hukum yang menjabat saat ini berasal dari partai pendukung pemerintah.

Simak juga :
Buni Yani Ingin Dibui di Mako Brimob Seperti Ahok

Hal itu terlihat dari sosok Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang berasal dari Partai Nasdem dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli dari PDI Perjuangan. "Kami sulit melakukan upaya politik, karena mereka mencampuradukan hukum dan politik."

Meski begitu, Fadli menyatakan bakal terus membantu Ahmad Dhani, Buni Yani maupun Dahnil Anzar dalam proses hukum mereka. "Saya kawal terus."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar

23 hari lalu

Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.


Delegasi BKSAP DPR Jadi Pemantau Pemilihan Presiden Rusia

31 hari lalu

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow, Rusia. Foto : Ist/Andri
Delegasi BKSAP DPR Jadi Pemantau Pemilihan Presiden Rusia

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow


Sidang Penghinaan Jokowi, JJ Rizal Sebut Rocky Gerung Jalankan Fungsi Intelektual

44 hari lalu

Sejarawan JJ Rizal mendatangi orang tua siswa dan tim kuasa hukum yang menolak penggusuran SDN Pondok Cina 1 di Jalan Margonda, Kecamatan Beji, Depok, Rabu, 3 Januari 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Sidang Penghinaan Jokowi, JJ Rizal Sebut Rocky Gerung Jalankan Fungsi Intelektual

Dalam sidang Rocky Gerung, JJ Rizal mengulas sejarah saat Bung Hatta menggunakan kata-kata kasar dalam tulisannya di Koran Daulat Ra'jat


Top Metro: Sidang Penghinaan Jokowi oleh Rocky Gerung, Dugaan Aliran Uang Korupsi SYL ke NasDem

50 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang perdana pembacaan surat dakwaan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. Syahrul diduga melakukan penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Top Metro: Sidang Penghinaan Jokowi oleh Rocky Gerung, Dugaan Aliran Uang Korupsi SYL ke NasDem

Rocky Gerung digugat seseorang bernama David Tobing, sidang perdana dugaan korupsi Syahrul Yasin Limpo (SYL)


Sidang Penghinaan Jokowi, Gugatan David Tobing Diangggap Hanya untuk Mengganggu Rocky Gerung

51 hari lalu

Akademisi Rocky Gerung saat menjadi narasumber dalam rapat Pansus BLBI DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 September 2023. Panitia Khusus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Dewan Perwakilan Daerah (Pansus BLBI DPD) Jilid 2 tersebut untuk menuntaskan rekomendasi-rekomendasi dari Pansus sebelumnya serta menargetkan dapat membawa obligor BLBI sampai ke ranah pidana. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sidang Penghinaan Jokowi, Gugatan David Tobing Diangggap Hanya untuk Mengganggu Rocky Gerung

Kritik Rocky Gerung terhadap kebijakan UU Omnibus Law dianggap oleh David Tobing sebagai penghinaan terhadap Presiden Jokowi.


Ketika Penggugat Rocky Gerung Tak Punya Ahli, Saksi Fakta dan Hanya Lampirkan UU sebagai Bukti

58 hari lalu

Rocky Gerung. Twitter/@rockygerung
Ketika Penggugat Rocky Gerung Tak Punya Ahli, Saksi Fakta dan Hanya Lampirkan UU sebagai Bukti

Kuasa hukum menganggap gugatan hanya untuk mengganggu Rocky Gerung yang sering mengkritik pemerintah. Seharusnya ditolak majelis hakim.


Hasil Quick Count Lembaga Survei Unggulkan Prabowo-Gibran, Ini Kata Rocky Gerung dan Bivitri Susanti

18 Februari 2024

LIVE! Masa Depan Demokrasi, Diskusi Bersama Rocky Gerung, Bivitri Susanti, dan Robertus Robet
Hasil Quick Count Lembaga Survei Unggulkan Prabowo-Gibran, Ini Kata Rocky Gerung dan Bivitri Susanti

Hasil quick count beberapa lembaga survei unggulkan Prabowo-Gibran, begini kata Bivitri Susanti dan Rocky Gerung.


Real Count KPU Sementara: Ravindra Airlangga Ungguli Fadli Zon dan Adian Napitupulu

17 Februari 2024

Anggota Komisi IV DPR RI Ravindra Airlangga saat mengikuti rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 November 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran tahun 2023, rencana program dan kegiatan tahun 2024 serta isu-isu aktual lainnya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Real Count KPU Sementara: Ravindra Airlangga Ungguli Fadli Zon dan Adian Napitupulu

Ravindra Airlangga mengungguli Fadli Zon dan Adian Napitulu dalam real count KPU sementara untuk Dapil Jabar V. Berikut perolehan suara sementaranya.


Rocky Gerung Bicara Soal Dirty Vote: Film 'Fitnah' yang Benar karena Dilengkapi Data

13 Februari 2024

Rocky Gerung hadiri sidang pleidoi Haris Azhar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 27 November 2023. TEMPO/Desty Luthfiani.
Rocky Gerung Bicara Soal Dirty Vote: Film 'Fitnah' yang Benar karena Dilengkapi Data

Ini kata Rocky Gerung soal 'Dirty Vote'.


DPR dan Tempo Beri Tips agar Pemilih Muda Bijak Memilih

13 Februari 2024

DPR dan Tempo Beri Tips agar Pemilih Muda Bijak Memilih

Pendidikan atau literasi politik dicanangkan agar para pemilih muda bisa lebih bijak memilih.