5 Fakta Drama Eksekusi Buni Yani Berujung di Lapas Gunung Sindur

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terpidana kasus UU ITE Buni Yani (kiri) didampingi Pimpinan Ponpes Al-Barkah KH Abdul Rasyid Syafii (kanan) saat menyambangi Masjid Al-Barkah, Tebet, Jakarta, Jumat, 1 Februari 2019. Buni Yani mengaku tidak kabur dari rencana eksekusi dirinya yang dijadwalkan pada hari ini di Kejaksaan Negeri Depok.  TEMPO/Muhammad Hidayat

    Terpidana kasus UU ITE Buni Yani (kiri) didampingi Pimpinan Ponpes Al-Barkah KH Abdul Rasyid Syafii (kanan) saat menyambangi Masjid Al-Barkah, Tebet, Jakarta, Jumat, 1 Februari 2019. Buni Yani mengaku tidak kabur dari rencana eksekusi dirinya yang dijadwalkan pada hari ini di Kejaksaan Negeri Depok. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta -Terpidana UU ITE Buni Yani akhirnya menyerahkan diri untuk dieksekusi Kejaksaan Negeri Kota Depok pada Jumat malam, 1 Januari 2019.

    Buni Yani dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara lantaran didakwa mengedit potongan video Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok ketika masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.

    Baca : Buni Yani Sebulan Sebulan Huni Blok Mapenaling di Lapas Gunung Sindur

    Buni didakwa mengedit video berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik itu menjadi 30 detik pada 6 Oktober 2016. Akibat unggahan potongan video yang dilakukan Buni terjadi gelombang unjuk rasa besar menuntut Ahok dipenjara. Sebabnya, Ahok dituduh menistakan agama karena menukil ayat di surat Al Maidah di dalam video itu.

    Ahok pun akhirnya divonis bersalah dan dihukum penjara selama 2 tahun. Sedangkan,Buni dilaporkan ke polisi atas unggahan video tersebut. 

    Buni dinyatakan bersalah telah mengubah video pidato Ahok, di Kepulauan Seribu. Pengadilan Negeri Bandung memvonisnya 18 bulan penjara pada 14 November 2017.

    Atas vonis tersebut Buni Yani kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Namun PT Jawa Barat menguatkan vonis Buni Yani di PN Bandung. Dia kemudian mengajukan kasasi ke MA, namun ditolak pada 24 November 2018.

    Simak : Buni Yani Dieksekusi, Fadli Zon: Hukum Tajam ke Lawan-lawan Politik

    Buni Yani didakwa pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal itu mengatur soal orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, dan menyembunyikan suatu inforamsi elektronik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.