TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif mengatakan, komunikasi antara pemerintah DKI dan anggota DPRD menjadi tanggung jawab wakil gubernur atau wagub DKI.
Menurut Syarif, selama bekerja sendirian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak menjalin komunikasi dengan anggota dewan.
Baca : Tanpa Wagub, Anies Optimistis DKI Bisa Raih Opini WTP
Syarif mencontohkan keinginan Anies untuk menyerahkan proyek pembangunan stadion BMW kepada PT Jakarta Propertindo alias Jakpro. Padahal, anggota dewan menganggap tugas itu seharusnya dikerjakan Dinas Pemuda dan Olahraga DKI.
"Itu kan kebijakan yang bisa dilihat dua sisi, teknokratik dan politis. DPRD harus dikomunikasikan hari per hari," kata Syarif saat dihubungi, Rabu, 6 Februari 2019.
Syarif menuturkan, wakil gubernur bertugas merinci hal-hal teknis sebuah program. Rincian itu kemudian disampaikan salah satunya kepada anggota dewan. Sejak Sandiaga Uno mundur dari wakil gubernur, Syarif mengutarakan, persoalan teknis disampaikan Sekretaris Daerah DKI Saefullah.
"Tidak ada (komunikasi dari Anies). Melalui sekda," ujar Syarif. "Kalau ke DPRD kan lebih banyak pendekatannya ke politis."
Cawagub DKI Jakarta Agung Yulianto, Ahmad Syaikhu, dan Abdurrahman Suhaimi menjalani fit and proper test di Hotel Aston TB Simatupang, Jakarta, Minggu, 27 Januari 2019. Ketiga calon itu berasal dari kader PKS. TEMPO/Faisal Akbar
Karena itulah, salah satu kriteria calon wagub DKI harus bisa membangun pola relasi dengan anggota dewan. Aspek ini merupakan masukan dari tim focus group discussion (FGD) sehubungan dengan seleksi calon wagub DKI.
Tim uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon wagub mengundang beberapa tokoh DKI untuk jadi peserta FGD pada Ahad, 3 Februari 2019. Para tokoh terdiri dari akademisi, pengusaha, dan pengamat.
Simak juga :
Seleksi Cawagub DKI, Tokoh Jakarta Beri Masukan ke Tim Panelis
Mereka menyimpulkan, tim penyeleksi harus menguji calon wagub DKI dengan lima isu. Selain pola relasi dengan partai politik, tim uji perlu mendalami kemampuan calon untuk meningkatkan serapan anggaran DKI. Hal ini masuk dalam isu politik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tiga isu lagi, yakni kebijakan percepatan pembangunan, aspirasi dari pengusaha, konflik tata ruang dan lingkungan hidup serta pengentasan kemiskinan.
