Pungutan untuk Sertifikat Jokowi, BPN Tepis Semua Alasan Lurah

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (tengah) didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil (kedua kiri), Seskab Pramono Anung (kiri), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kanan) dan Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali (kanan) menghadiri Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat di Lapangan Ahmad Yani, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Presiden Jokowi (tengah) didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil (kedua kiri), Seskab Pramono Anung (kiri), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kanan) dan Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali (kanan) menghadiri Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat di Lapangan Ahmad Yani, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018. ANTARA/Puspa Perwitasari

    "Sesuai Pergub tersebut, pajak yang harus dibayarkan warga ialah 25 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) dikalikan dengan luas lahan tanah," katanya saat dihubungi, Rabu.

    Baca juga: 
    Hujan, Pembagian Sertifikat Tanah Jokowi dan Anies Kebanjiran

    Jumadi mengatakan, seluruh berkas sertifikat itu masih dibawa dan rencanan akan diurus oleh kelompok masyarakat sadar sertifikat. Di antaranya diduga adalah milik Naneh (60), warga RT 2 RW 5, yang mengaku telah membayarkan uang Rp 3 juta ke pengurus lingkungan setempat.

    Harison menegaskan, sertifikat tanah yang sudah diterbitkan BPN adalah sepenuhnya hak warga dan tidak seharusnya tertahan lagi di kelompok-kelompok masyarakat. Dia menyarankan warga bersangkutan langsung mengurus sendiri jika memang ada yang harus dikoreksi dari sertifikat tanahnya itu.

    Seorang anak mengangkat sertifikat tanah saat berlangsung Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Rabu, 19 Desember 2018. Presiden menyerahkan sebanyak 2.050 sertifikat dalam penyerahan kali ini. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Harison mengakui ada kasus salah ketik seperti yang disebut Jumadi tapi dipastikan jumlahnya kecil sekali. Sedang persoalan sengketa dan status hak atas tanah yang tidak sesuai dianggap mengecilkan pekerjaan petugas BPN di lapangan. Sebab, sertifikat yang diterbitkan BPN bukan dokumen sembarangan karena sudah melalui sejumlah tahap prasertifikasi.

    Baca:
    Sertifikat Gratis dari jokowi, Pak RT: Uang Lelah Rp 3 juta

    "Proses sertifikat kan bukan proses abal-abal," katanya sambil menambahkan, "Untuk mengganti subjek dan objek yang tertera di sertifikat, sama sulitnya dengan membuat dari awal. Jadi BPN keluarkan tak sembarangan."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.