Penganiayaan Pegawai KPK, Pemprov Papua Merasa Dikriminalisasi

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Beberapa orang yang tergabung dalam Wadah Pegawai KPK melakukan aksi solidaritas, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis 7 Februari 2019. Aksi Solidaritas dengan bergandengan tangan membentuk barikade rantai manusia mengelilingi Gedung KPK tersebut, selain sebagai bentuk keprihatinan atas penganiayaan dan perampasan terhadap petugas KPK saat bertugas sekaligus perlawanan terhadap teror dan upaya pelemahan KPK. ANTARA FOTO/Reno Esnir

    Beberapa orang yang tergabung dalam Wadah Pegawai KPK melakukan aksi solidaritas, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis 7 Februari 2019. Aksi Solidaritas dengan bergandengan tangan membentuk barikade rantai manusia mengelilingi Gedung KPK tersebut, selain sebagai bentuk keprihatinan atas penganiayaan dan perampasan terhadap petugas KPK saat bertugas sekaligus perlawanan terhadap teror dan upaya pelemahan KPK. ANTARA FOTO/Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Pemerintah Provinsi Papua, Roy Rening menduga adanya indikasi kriminalisasi para pejabat Papua oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus penganiayaan pegawai KPK beberapa pekan lalu.

    Dugaan itu terkait dengan penugasan beberapa pegawai KPK untuk memantau jalannya rapat pembahasan hasil review Kementerian Dalam Negeri terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Papua Tahun Anggaran 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

    Baca : Polisi Kantongi Bukti Penganiayaan Pegawai KPK, Apa Saja?

    "Ada indikasi kuat kriminalisasi pejabat-pejabat Papua," kata Roy di Polda Metro Jaya, Senin, 11 Februari 2019.

    Menurut Roy, indikasi itu dipicu oleh beberapa kegiatan yang digelar sebelum rapat Pemprov Papua di Hotel Borobudur. Ia mengatakan, pada Rabu, 30 Januari 2019, Masyarakat Rakyat Papua (MRP) diundang oleh pimpinan KPK untuk bertemu di sebuah gedung di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan dalam rangka koordinasi terkait kasus korupsi hutan di Papua.

    Bahkan, kata Roy, salah seorang pimpinan KPK mengatakan, "Kalau Gubernur Aceh saya bisa tangkap, apalagi Papua." Roy yang mengklaim bisa mempertanggungjawabkan hal itu enggan membeberkan identitas pimpinan yang menyampaikannya. Ia hanya menyebut kalau pernyataan itu menciderai perasaan masyarakat papua.

    "Saya tidak mau sebut namanya. Tanya pimpinan KPK siapa yang ngomong. Kasih tau, bahwa 6 orang Majelis Rakyat Papua mendengar pernyataan kau," tutur dia.

    Selanjutnya, Roy mengatakan kalau Gubernur Papua Lukas Enembe pada Jumat, 1 Februari 2019 datang ke kantor KPK. Ia dipanggil terkait komitmen pemberantasan korupsi bersama seluruh gubernur.

    "Mulai dari hari Rabu MRP datang, hari Jumat Gubernur Papua datang, dan hari Sabtu ada gerakan. Kami minta agar semua pihak terkait termasuk lembaga kode etik yang ada di KPK untuk memeriksa ini," ucap Roy.

    Simak pula :
    Penganiayaan Pegawai KPK, Sespri Gubernur Papua Batal Diperiksa

    Sebelumnya, pada Sabtu malam, 3 Februari 2019, dua orang pegawai KPK yang tengah memantau rapat RAPBD Pemprov Papua di Hotel Borobudur diduga dianiaya.

    Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan dalam kasus penganiayaan pegawa KPK itu, dua pegawai KPK sedang ditugaskan untuk melakukan pengecekan lapangan merespons laporan masyarakat tentang adanya indikasi korupsi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.