TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Operasional PT Aetra Air Jakarta (Aetra) Lintong Hutasoit belum bersedia mengomentari 3 opsi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengambil alih pengelolaan air dari pihak swasta. Rencana pengambilalihan itu diumumkan oleh Anies di Balai Kota DKI, hari ini.
Baca: Stop Swastanisasi Air, Anies Beberkan Tiga Opsi Pengambilalihan
"Mohon maaf kami belum punya tanggapan atas berita ini," kata Lintong saat dihubungi, Senin, 11 Februari 2019.
Aetra adalah satu dari dua operator swasta dalam layanan air bersih di Jakarta. Perusahaan lainnya adalah PAM Lyonnaise Jaya atau Palyja.
PT Aetra Air Jakarta memproduksi 10.500 liter per detik dan melayani 420.000 sambungan untuk 3.172.000 jiwa di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur.
Anies memastikan bakal mengambil alih pengelolaan air di Jakarta dari pihak swasta sesuai dengan keputusan MA yang mengabulkan gugatan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ). Koalisi menilai kinerja swasta tidak menguntungkan warga. Seharusnya pengelolaan air dilakukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Anies merespons akan mengambil alih pengelolaan air di Jakarta secara perdata yang nilai kerugiannya lebih rendah. Ada tiga alternatif dalam rencana pengambilalihan ini.
Pertama, pembelian saham 100 persen dengan nominal PT Aetra Air Jakarta sebesar Rp 1,3 triliun dan PT PAM Lyonnaise Jaya sebesar Rp 650 miliar. Kedua, menghentikan perjanjian kerja sama secara sepihak antara PD PAM Jaya dengan dua perusahaan swasta.
Baca: Stop Swastanisasi Air, Simak Bagaimana Anies Baswedan Terjepit
Ketiga, mengambil alih sebagian Water Treatment Plan (WTP) atau Instalasi Pengelolaan Air (IPA) oleh PD PAM Jaya. Cara ini dinilai Tim Evaluasi yang paling aman dalam pengambilalihan pengelolaan air di Jakarta tetapi memerlukan negosiasi yang tak mudah dengan Aetra dan Palyja. "Saya akan meminta Tim Evaluasi untuk mengawal proses pengambilalihan ini," ujar Anies.
