TEMPO.CO, Jakarta - Ketua RW 15 Kelurahan Pisangan Baru, Jakarta Timur, Hamdani Anwar, mengakui pernah meminta Rp 7 juta untuk pembuatan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Padahal program pemberian sertifikat itu telah ditanggung APBN Pemerintahan Presiden Jokowi dan boleh dibilang hampir sepenuhnya gratis.
Baca berita sebelumnya:
Pungutan Sertifikat Jokowi di Lokasi Ini Hanya Dikembalikan Setengah
Ditemui di Sekretariat RW pada Jumat 15 Februari 2019, Hamdani beralasan tidak bersungguh-sungguh dengan pungutan itu. "Nominal uang (Rp 7 juta) yang saya minta itu cuma bercanda," katanya.
Hamdani mengaku memahami jika pembuatan sertifikat program PTSL gratis. Namun, ia terpaksa mengutip uang dari warganya lantaran juga diminta uang oleh petugas PTSL yang berasal dari honorer Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Uang pembuatan sertifikat itu, kata Hamdani, hanya diminta untuk warga yang ingin membuat sertifikat hak milik (SHM). "Kalau jadinya berupa sertifikat HGB (hak guna bangunan) gratis," ujarnya.
Presiden Jokowi meminta masyarakat menunjukkkan sertifikat saat Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat di Lapangan Ahmad Yani, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018. Hujan deras yang turun sekitar 30 menit itu membuat Lapangan Achmad Yani tergenang air. ANTARA/Puspa Perwitasari
Hamdani menerangkan, RW 15 masuk kompleks Perumnas. Meski telah melunasi masing-masing rumah, menurut dia, setiap warganya harus mendapatkan surat rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengurus SHM.
Baca:
Sertifikat Gratis dari Jokowi, Dugaan Pungli di Tiga Lokasi Ini
Sedangkan, Hamdani berujar, seluruh warga yang meminta dibuatkan SHM tidak ada yang mempunyai surat rekomendasi itu. "Kalau tidak ada surat rekomendasi, tidak akan bisa buat SHM. Hanya HGB," ujarnya.
Petugas PTSL dari BPN, kata dia, menyatakan bisa membantu untuk mengurus SHM rumah milik warga yang belum mengantongi surat rekomendasi dari Kementerian PU tersebut. Syaratnya, membayar Rp 2,5 juta untuk jasa mereka.
