TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan kekhawatirannya terhadap kualitas air baku dari Sungai Citarum, Jawa Barat, akan terganggu oleh proyek perumahan Meikarta. Menurut Anies, proyek perumahan yang berada di Cikarang itu memiliki potensi mengganggu supply air baku dari Citarum menuju Waduk Jatiluhur.
"Ini jadi perhatian bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena di sana ada rencana proyek pembangunan proyek perumahan yang sangat besar, Meikarta," ujar Anies di Gedung BPK, Jakarta Pusat, Senin, 18 Februari 2019.
Baca: Seminar Sungai Citarum: BPK Sindir Ridwan Kamil, Puji Anies
Anies mengatakan posisi proyek perumahan Meikarta berdekatan dengan aliran air barat yang melewati Kalimalang, Jakarta Timur. Menurut dia, munculnya pemukiman di kawasan itu dapat meningkatkan potensi pencemaran air dari sungai Citarum.
Hari ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memaparkan hasil evaluasi kinerja pemerintah Jawa Barat dan DKI Jakarta dalam pengelolaan dan pengawasan sungai Citarum. Dari hasil evaluasi itu, terlihat juga tingkat pencemaran Citarum berada di atas ambang batas.
Baca: Anggaran Kodam Siliwangi untuk Pembenahan Sungai Citarum Habis
Anggota IV BPK Rizal Djalil memaparkan tingkat pencemaran sungai Citarum disebabkan banyak faktor, antara lain limbah hewan ternak dan industri. "Kondisi di hulu, menurut pakar lingkungan, juga ada kesalahan jenis tanaman. Jadi kegiatan tani di hulu tak menerapkan kaidah yang benar," ujarnya.
Saat ini, sungai Citarum yang mengalirkan air ke Waduk Jatiluhur menyokong kebutuhan air minum masyarakat Jakarta hingga 81 persen. Sedangkan sebanyak 13 persen didapat dari pembelian air curah dari PDAM Tirta Kerta Raharja. Hanya 6 persen kebutuhan air lokal yang yang dapat dipenuhi dari Kali Krukut dan Kali Pesanggrahan.
Dari pemaparan BPK tersebut pun Anies menggarisbawahi soal swastanisasi air. Selama 20 tahun privatisasi air tersebut berjalan, cakupan pelayanan air baru mencapai 40 persen dari target 82 persen yang dijanjikan pihak swasta. Sehingga, ada 40 persen lain masyarakat miskin yang tak bisa mengakses air PAM. Anies pun menyebut warga miskin Jakarta membayar air lebih mahal dibandingkan warga kaya.
