Puluhan Penderita Gangguan Jiwa di Tangsel Ikut Nyoblos Pemilu 2019

Warga binaan penderita sakit jiwa mengikuti sosialisasi dan pendidikan pemilih Pemilu Serentak Tahun 2019 oleh KPUD DKI Jakarta di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 di Jakarta, Senin 18 Februari 2019. Sedangkan prevalensi gangguan jiwa berat seperti skizofrenia mencapai 400.000. Yang menjadi masalah adalah gangguan jiwa menyebabkan masalah produktifitas menurun hingga menyebabkan kerugian secara ekonomi. TEMPO/Subekti.
Warga binaan penderita sakit jiwa mengikuti sosialisasi dan pendidikan pemilih Pemilu Serentak Tahun 2019 oleh KPUD DKI Jakarta di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 di Jakarta, Senin 18 Februari 2019. Sedangkan prevalensi gangguan jiwa berat seperti skizofrenia mencapai 400.000. Yang menjadi masalah adalah gangguan jiwa menyebabkan masalah produktifitas menurun hingga menyebabkan kerugian secara ekonomi. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Puluhan penderita gangguan jiwa di Tangerang Selatan terdaftar sebagai pemilih di Pemilu 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan mencatat sebanyak 58 orang penderita gangguan jiwa telah terdaftar dalam DPT.

Baca: Di Bekasi, Puluhan Penderita Gangguan Jiwa Dapat Hak Pilih Capres

Anggota KPU Kota Tangerang Selatan Divisi Data Ajat Sudrajat mengatakan, 58 penderita gangguan jiwa tersebut masuk dalam daftar ratusan pemilih difabel yang ada di Tangsel.

"Para penderita gangguan jiwa tersebut terdata karena memang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan domisili sebenarnya. Sehingga harus tetap didata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)," ujarnya, Selasa 19 Februari 2019.

Ajat mengatakan bahwa penderita gangguan jiwa yang didata adalah yang benar-benar memiliki KTP dan bukan penderita gangguan jiwa yang berada di pinggir jalan.

Warga binaan penderita gangguan jiwa mengikuti sosialisasi dan pendidikan pemilih Pemilu Serentak Tahun 2019 oleh KPUD DKI Jakarta di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 di Jakarta, Senin 18 Februari 2019. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, sekitar 14 juta orang di Indonesia yang berusia di atas 15 tahun mengalami gejala depresi dan gangguan kejiwaan. TEMPO/Subekti.

"Yang kami data bukan yang di jalan-jalan itu, jadi yang ada di yayasan dan di rumah pada saat pencocokan dan penelitian terdapat warga penderita gangguan jiwa serta memenuhi persyaratan sebagai pemilih,"ujarnya.

Untuk pendampingannya nanti seperti apa kata Ajat, pihaknya masih menunggu lebih lanjut peraturan KPU mengenai pemungutan dan penghitungan suara.

"Sosialisasi kepada penderita gangguan jiwa juga sudah kami lakukan, kami lakukan pendekatan kepada pengurus yayasan. Di situ kami jelaskan bahwa mereka juga punya hak pilih, kami minta datanya," ujarnya.

Dari 948.571 daftar pemilih tetap di Tangsel, lanjut Ajat terdapat 597 orang  dengan berkebutuhan khusus seperti tuna daksa, tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, penderita gangguan jiwa dan lainnya.

Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Tangsel Achmad Mujahid Zein menambahkan, pihaknya tidak memaksakan orang sakit jiwa untuk memilih pada 17 April 2019 mendatang.

"Penderita gangguan jiwa kami daftarkan karena mereka mempunyai hak pilih, tetapi kami tidak memaksakan mereka untuk memilih," katanya.

Baca: Gerindra Protes, Ribuan Penderita Gangguan Jiwa Masuk DPT DKI

Dalam pencoblosan Pemilu 2019, kata Mujahid, penderita gangguan jiwa bisa saja diwakilkan asalkan yang bersangkutan memberikan surat kuasa dan menulisnya sendiri. "Bisa ditemani jika ada surat pernyataan dari dia, tapi apakah mungkin mereka bisa menulis surat kuasa untuk dirinya itu, kalau tidak ada, ya tidak bisa. Kadang keluarganya saja tidak mau daftarin. Tapi kita kan tidak mau menutup pintu hak mereka," imbuhnya.








Atasi Kabel Optik Semrawut, Pemkot Tangsel Pilih Sistem Ducting dan Bidik Investasi dari Swasta

51 menit lalu

Kabel semrawut di wilayah Kota Tangerang Selatan yang tak kunjung ditertibkan. (TEMPO/Muhammad Iqbal)
Atasi Kabel Optik Semrawut, Pemkot Tangsel Pilih Sistem Ducting dan Bidik Investasi dari Swasta

Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan menggarap proyek pemasangan kabel optik di bawah tanah alias ducting system. Pembiayaan dari swasta.


KPU Mulai Lakukan Verifikasi Administrasi Terhadap Partai Prima

13 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Adil Makmur Dominggus Oktavianus di Kantor DPP Partai Prima, Jakarta Timur, Jumat, 3 Maret 2023. Dalam keteranganya, Agus menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Pemilihan Umum 2024 ditunda dan berharap semua pihak menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KPU Mulai Lakukan Verifikasi Administrasi Terhadap Partai Prima

Verifikasi Administrasi susulan terhadap Partai Prima mulai berlangsung pada hari ini.


Belum Sebulan Turap Diresmikan Kini Bocor, Banjir Rendam Perumahan Puri Bintaro Indah

1 hari lalu

Warga melihat tingginya air saat banjir merendam kawasan Puri Bintaro Indah, Ciputat, Tanggerang Selatan, Sabtu 28 Mei 2022. Hujan deras mengguyur wilayah Tangerang Selatan (Tangsel) sejak Subuh hari tadi, membuat Perumahan Puri Bintaro Indah mengalami banjir, tinggi air bervariasi mulai dari 70 cm sampai 1 meter. Tempo/Muhammad Syauqi Amrullah
Belum Sebulan Turap Diresmikan Kini Bocor, Banjir Rendam Perumahan Puri Bintaro Indah

Banjir kembali merendam perumahan Puri Bintaro Indah (PBI) Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan. Penyebabnya karena turap bocor.


Marak Perang Sarung, Tawuran Hingga Balap Lari Liar di Bulan Ramadan, Wali Kota Tangsel: Sudah Diantisipasi

1 hari lalu

Ilustrasi tawuran. Dok. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Marak Perang Sarung, Tawuran Hingga Balap Lari Liar di Bulan Ramadan, Wali Kota Tangsel: Sudah Diantisipasi

Polsek Serpong melakukan patroli secara rutin untuk mengantisipasi keributan akibat balap lari liar di bulan Ramadan ini.


Komisi Informasi Pusat Persiapkan Peringatan Hari Keterbukaan Informasi di Riau

1 hari lalu

D menutup acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik KIP.
Komisi Informasi Pusat Persiapkan Peringatan Hari Keterbukaan Informasi di Riau

Komisi Informasi Pusat menilai Peringatan Hari Keterbukaan informasi tahun ini menjadi atensi di tengah ramainya isu tranparansi pejabat publik.


Seorang Pria di Ciputat Tewas Jadi Korban Penusukan Adik Kandung

1 hari lalu

Ilustrasi Penusukan. shutterstock.com
Seorang Pria di Ciputat Tewas Jadi Korban Penusukan Adik Kandung

Seorang pria di Ciputat menjadi korban penusukan oleh adik kandung. Korban mengalami luka tusuk hingga akhirnya tewas.


Hari Ini Partai Prima Unggah Kelengkapan Berkas Verifikasi Administrasi ke Sipol KPU

1 hari lalu

Kantor DPP Partai Prima, Jakarta Timur, Jumat, 3 Maret 2023. Dalam keteranganya, Agus menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Pemilihan Umum 2024 ditunda dan berharap semua pihak menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Hari Ini Partai Prima Unggah Kelengkapan Berkas Verifikasi Administrasi ke Sipol KPU

DPP Partai PRIMA hari ini akan unggah berkas verifikasi administrasi ke laman Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.


DPR Sebut Keputusan Bawaslu terhadap Partai Prima Buat Ketidakpastian dalam Pemilu

2 hari lalu

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung.
DPR Sebut Keputusan Bawaslu terhadap Partai Prima Buat Ketidakpastian dalam Pemilu

Komisi II mengatakan keputusan Bawaslu berkaitan verifikasi perbaikan Partai Prima membuat ketidakpastian dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu


DPR Pertanyakan Alasan Bawaslu Ubah Keputusan terhadap Partai Prima

2 hari lalu

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat memimpin rapat pembahasan RUU Perppu Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023. Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI sepakat membawa RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum atau Perppu Pemilu ke paripurna untuk dibahas dan disahkan menjadi Undang-undang. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Pertanyakan Alasan Bawaslu Ubah Keputusan terhadap Partai Prima

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan sikap Bawaslu yang mengubah keputusannya terhadap Partai Prima


Wali Kota Tangsel Larang ASN Buka Puasa Bersama: Lebih Baik Uangnya untuk Santunan Anak Yatim

2 hari lalu

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie meninjau turap kali di Perumahan Puri Bintaro Indah, Jombang, Ciputat. Foto: Dok. Istimewa
Wali Kota Tangsel Larang ASN Buka Puasa Bersama: Lebih Baik Uangnya untuk Santunan Anak Yatim

Wali Kota Tangsel meminta anak buahnya para ASN untuk tidak mengadakan acara buka puasa bersama. Lebih baik menyantuni anak yatim.