Bawaslu Tangsel Selidiki Video Kampanye Pilpres Bagi-bagi Uang

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peserta aksi

    Peserta aksi "Bersihkan Politik Indonesia dari Batu Bara" melemparkan uang di depan Gedung Bawaslu, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019. Aksi ini digelar oleh Greenpeace, Auriga, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), dan Indonesia Corruption Watch (ICW). TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Bawaslu Kota Tangerang Selatan sedang menyelidiki dugaan politik uang dalam kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) di kota itu. Mereka bergerak setelah sebuah video beredar di media sosial menunjukkan sejumlah orang menyebar duit dari atas panggung kampanye.

    Baca:
    Bawaslu DKI Sita Tabloid Indonesia Barokah di Kepulauan Seribu

    Dalam video berdurasi 24 detik itu terlihat pula mobil berstiker pasangan capres dan cawapres nomor urut 1. "Kejadiannya hari Minggu 17 Februari 2019 di area Tandon Ciater," kata Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan Muhamad Acep, Selasa 19 Februari 2019.

    Menurut Acep, kampanye itu dilakukan penggiat Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari) 98. Kelompok ini disebutkannya merupakan relawan dari pasangan capres dan cawapres nomor urut 1. Namun semua informasi itu, ditambahkannya, masih dalam penyelidikan.

    "Kami sedang menentukan dan melihat posisi kasusnya seperti apa serta siapa saja nanti yang akan dimintai keterangan," kata Acep sambil menambahkan, "Diharapkan sore ini selesai sehingga Rabu dan Kamis bisa kami panggil."

    Baca:
    Spanduk Dukung LGBT, PSI Sebut Penghasutan di Tahun Politik

    Acep mengatakan ada indikasi politik uang dalam video tersebut karena terlihat membagi- bagian uang ke masyarakat. Selain juga pelanggaran lokasi kampanye karena melakukannya di fasilitas pemerintah.

    Menurutnya, ada potensi pelanggaran pemilu berupa administrasi dan pidana dari isi video. "Kalau terbukti bisa dikenakan Pasal 280 ayat 4 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dengan ancaman hukuman penjara selama 2 tahun dan denda sebanyak Rp 24 juta," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.