Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rizky Amelia Ungkap Hasil Pemeriksaan Tim Panel DJSN

Reporter

image-gnews
Tenaga kontrak non-aktif BPJS Ketenagakerjaan, Rizky Amelia (dua dari kiri), menggelar konferensi pers terkait sikap Dewan Jaminan Nasional Sosial (DJSN) menanggapi laporannya ihwal dugaan kasus pelecehan seksual. Amelia didampingi oleh kuasa hukumnya, Heribertus S Hartojo (kiri), dan Haris Azhar (kedua kanan), serta pendampingnya, Ade Armando (kanan). Konferensi pers digelar di kantor Lokataru, Rawamangun, Jakarta Timur, Ahad, 3 Februari 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Tenaga kontrak non-aktif BPJS Ketenagakerjaan, Rizky Amelia (dua dari kiri), menggelar konferensi pers terkait sikap Dewan Jaminan Nasional Sosial (DJSN) menanggapi laporannya ihwal dugaan kasus pelecehan seksual. Amelia didampingi oleh kuasa hukumnya, Heribertus S Hartojo (kiri), dan Haris Azhar (kedua kanan), serta pendampingnya, Ade Armando (kanan). Konferensi pers digelar di kantor Lokataru, Rawamangun, Jakarta Timur, Ahad, 3 Februari 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim panel Dewan Jaminan Sosial Nasional menemukan adanya pelanggaran kejahatan seksual yang dilakukan mantan anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Syafri Adnan Baharudin terhadap Rizky Amelia. Hal tersebut diungkapkan oleh Koordinator Kelompok Pembela Korban Kekerasan, Ade Armando dari surat yang keluar dari DJSN terkait dengan penyampaian kutipan hasil pemeriksaan tim panel DJSN.

Ade mengatakan investigasi tim panel DJSN menyimpulkan bahwa ada kejahatan seksual yang dilakukan Syafri kepada asistennya Rizky Amelia. "Kesimpulan ini sangat berarti dan membuktikan bahwa ada kejahatan seksual yang dilakukan Syafri Adnan Baharudin," kata dia di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Februari 2019.

Baca: Rizky Amelia Minta DJSN Terbuka Soal Pemeriksaan Pejabat BPJS TK

Dalam surat dari DJSN tersebut, Syafri sebagai terlapor terbukti melakukan perbuatan tercela dengan melakukan perbuatan maksiat dan melanggar nilai agama/kesusilaan, dan atau adat kebiasaan. Surat tersebut diterima oleh Amel.

Ade menjelaskan ada lima anggota tim panel yang dibentuk DJSN untuk menginvestigasi skandal kejahatan seksual yang dilakukan Syafri. Mereka berasal dari anggota DJSN, dua wakil kementerian teknis, ahli psikologi, dan ahli hukum.

Tim ini dibentuk untuk menanggapi laporan Rizky Amelia, staf ahli di Dewan Pengawas BPJS Ketenagekerjaan, yang mengadukan dugaan perbuatan cabul yang dilakukan Syafri selama dua terhadapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Rizky Amelia Ingin Jokowi Batalkan SK Pemecatan Pejabat BPJS TK

Adapun kesimpulan tim panel yang menyatakan Syafri terbukti melakukan pencabulan telah dikeluarkan sejak 21 Januari lalu. Namun Amel baru mengetahui laporan kesimpulan tersebut pada 11 Februari lalu, setelah dia menanyakan hasil investigasi tim panel ke DJSN. "Hasil investigasi ini penting karena selama ini Rizky Amelia menjadi korban," kata Ade.

Rizky Amelia sebelumnya melaporkan dugaan pelecehan seksual ke DJSN. Atas laporan tersebut, DJSN membentuk tim panel untuk memeriksa kasus tersebut. Di tengah jalan, Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tertanggal 17 Januari 2019 yang isinya memberhentikan Syafri.

Tim panel pun tak meneruskan pemeriksaan. Namun tim telah memeriksa Rizky dan Syafri. Hasil pemeriksaan itu yang tak rampung itu yang kemudian disampaikan kepada Rizky lewat surat penyampaian kutipan hasil pemeriksaan tim panel DJSN tertanggal 11 Februari 2019.

Terkait hasil pemeriksaan yang diungkap dalam surat tim panel yang diterima Rizky Amelia, Tempo telah mencoba menghubungi Ketua Tim Panel Subiyanto namun belum berbalas.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BPJS Ketenagakerjaan Apresiasi SRC Bantu Perlindungan Pekerja

3 hari lalu

BPJS Ketenagakerjaan Apresiasi SRC Bantu Perlindungan Pekerja

Sebanyak 22.685 orang telah mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui fitur Pojok Untung di aplikasi AYO Toko by SRC.


Penolakan Klaim BPJS Ketenagakerjaan Transpuan Dipersoalkan

12 hari lalu

Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan.
Penolakan Klaim BPJS Ketenagakerjaan Transpuan Dipersoalkan

Komunitas untuk BPJS Tenaga Kerja (JKU BPJS TK) menyebut banyak klaim transpuan lansia miskin yang ditolak BPJS.


Pemerintah Didesak Penuhi Hak BPJS Ketenagakerjaan Transpuan

12 hari lalu

Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Didesak Penuhi Hak BPJS Ketenagakerjaan Transpuan

Komunitas untuk BPJS Tenaga Kerja meminta pemerintah untuk memenuhi hak BPJS Tenaga Kerja kelompok transpuan dan minoritas.


Kahitna dan Musisi Anggota FESMI Resmi Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

24 hari lalu

Kahitna dalam acara penyerahan simbolis kartu fisik BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek). Foto: Instagram/@ywpiano
Kahitna dan Musisi Anggota FESMI Resmi Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Kahitna, Yovie & Nuno, HiVi, dan musisi anggota Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI) resmi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.


Pemerintah Berikan Santunan Rp 2,6 Miliar untuk 44 Petugas Ad Hoc Pemilu yang Meninggal dan Kecelakaan

30 hari lalu

(Dari kiri) Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko MPK, Jakarta Pusat pada Senin, 19 Februari 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pemerintah Berikan Santunan Rp 2,6 Miliar untuk 44 Petugas Ad Hoc Pemilu yang Meninggal dan Kecelakaan

Pemerintah memberikan santunan kepada 44 ahli waris petugas ad hoc Pemilu 2024 yang meninggal dan mengalami kecelakaan kerja.


Top 3 Metro: Janji AHY Berpihak ke Rakyat Kecil Melawan Mafia Tanah, BPJS Ketenagakerjaan Gugat Penunggak Iuran Rp 153,9 Juta

31 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan sertifikat tanah secara langsung kepada masyarakat di Kota Manado, Sulawesi Utara. ANTARA/HO-Kementerian ATR/BPN
Top 3 Metro: Janji AHY Berpihak ke Rakyat Kecil Melawan Mafia Tanah, BPJS Ketenagakerjaan Gugat Penunggak Iuran Rp 153,9 Juta

Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan tantangan terbesarnya adalah penyerobotan lahan oleh mafia tanah.


BPJS Ketenagakerjaan Gugat Lembaga Kursus Bahasa Inggris yang Menunggak Iuran Rp 154,9 Juta

32 hari lalu

Ilustrasi pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Tempo/Tony Hartawan
BPJS Ketenagakerjaan Gugat Lembaga Kursus Bahasa Inggris yang Menunggak Iuran Rp 154,9 Juta

Gugatan terhadap perusahaan yang menunggak iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ke PN Semarang itu yang pertama kali pada 2024.


Anggota KPPS di Tangsel Meninggal, Korban Punya Penyakit Asma

36 hari lalu

Petugas kesehatan saat memeriksa tensi darah pada warga saat mendaftar sebagai calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemilihan Umum (KPPS) di Kelurahan Paseban, Jakarta, Senin, 11 Desember 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Anggota KPPS di Tangsel Meninggal, Korban Punya Penyakit Asma

KPU Tangsel telah menyampaikan bela sungkawanya atas berpulangnya anggota KPPS itu dan sedang mengurus uang santunan kematiannya.


Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan: Cara dan Syarat Klaim JHT

50 hari lalu

Layanan Tanpa Kontak Fisik (LAPAK ASIK) di BPJAMSOSTEK.
Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan: Cara dan Syarat Klaim JHT

Berikut cara dan syarat klaim JHT melalui platform online BPJS Ketenagakerjaan yang disebut "Lapak Asik."


Hari H Debat Capres Terakhir, Ekonom Ungkap 3 Isu Penting di Sektor Ketenagakerjaan yang Perlu Dibahas

53 hari lalu

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat mengikuti debat ketiga Calon Presiden 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, 7 January 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Hari H Debat Capres Terakhir, Ekonom Ungkap 3 Isu Penting di Sektor Ketenagakerjaan yang Perlu Dibahas

Ekonom menyebut ada tiga isu penting di bidang ketenagakerjaan yang perlu dibahas dalam debat Capres terakhir pada Ahad, 4 Februari 2024.