TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus calon wakil presiden Ma'ruf Amin menegur Ketua MUI DKI Jakarta terkait kegiatan Munajat 212 di Monas. Alasannya, MUI DKI diketahui turut memelopori penyelenggara doa bersama yang ditengarai bernuansa politis tersebut.
Baca: Kisruh Munajat 212, Handphone Wartawan Dirampas dan Hapus Video
Ma'ruf menyatakan, lembaga MUI tidak boleh digunakan sebagai kendaraan politik. "MUI DKI jangan menggunakan MUI sebagai kendaraan politik, itu menyimpang dari kesepakatan," kata Ma'ruf di Jakarta, Jumat, 22 Februari 2019.
Menurut Ma'ruf, acara munajat tidak masalah, asalkan tidak ada upaya menjadikan MUI sebagai kendaraan politik. Dalam posisi sebagai cawapres, kata Ma’ruf, ia tidak pernah menggunakan MUI sebagai kendaraan berpolitik. "Saya ini Ketua Umum MUI, saya cawapres, tapi saya tidak mau menggunakan MUI sebagai kendaraan politik saya, MUI biar independen, tidak boleh digunakan," kata dia.
Ma'ruf menekankan, aksi 212 untuk membela fatwa yang dibuatnya sudah selesai. "Yang membuat fatwa saya, yang dibela fatwa yang saya buat. Sudah selesai penegakan hukumnya,” katanya. “Tapi kalau untuk bermunajat, bersilaturahmi, tidak ada masalah, yang penting jangan 212 dijadikan kendaraan politik."
Baca: Hadir di Munajat 212, Titiek Soeharto Beri Salam Dua Jari
Ma'ruf Amin menyatakan tidak pernah diundang untuk menghadiri acara Munajat 212 tersebut. Dia menduga kegiatan itu dihadiri para alumni 212.
