TEMPO.CO, Jakarta - Pembangunan drainase vertikal di kantor pemerintahan DKI Jakarta masih dalam proses lelang. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI, Ricki Marojahan Mulia mengatakan Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI berjanji memilih penyedia drainase vertikal atau sumur resapan di awal Maret 2019.
"Awal maret mudah-mudahan Dinas PE bisa menyelesaikan 300," kata Ricki saat dihubungi Tempo, Sabtu, 23 Februari 2019.
Baca: Atasi Genangan, DKI Bangun 100 Sumur Resapan di Monas Selatan
Ricki menargetkan pembangunan 300 drainase vertikal bakal berjalan Maret 2019. Dinas PE menyasar kantor wali kota, kecamatan, dan kelurahan yang membutuhkan. Dinas, kata dia, harus mengidentifikasi terlebih dulu apakah kontur tanah kantor terkait tepat dibangun drainase vertikal.
Menurut Ricki, drainase vertikal dangkal didesain dengan kedalaman maksimal lima meter. Nantinya, Dinas PE akan memasang saluran air untuk mengalirkan genangan ke tanah.
Adapun tujuan utama pemasangan drainase vertikal untuk pemeliharaan alias konservasi tanah serta mengisi cadangan air. Dengan begitu, warga di Ibu Kota tak perlu khawatir krisis air ketika kemarau tiba.
Baca: Anies Instruksikan Seluruh Kantor DKI Membangun Drainase Vertikal
Fungsi sumur resapan ini kemudian meluas ketika pemanfaatannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan mampu menyerap genangan air hujan. "Maka bisa juga multifungsi selain menambah cadangan air di tanah juga untuk memasukkan genangan air akibat hujan ke dalam tanah," kata Ricki.
Pemasangan 300 drainase vertikal atau sumur resapan ini merupakan bagian dari target penyediaan 1.333 drainase vertikal di kantor pemerintahan DKI. Menurut Ricki, penyediaan 1.333 drainase vertikal ditargetkan rampung tahun ini.
