Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Mohamad Taufik, ikut mengecam perusahaan pengembang dalam permasalahan di Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS). Dia menuding pengembang campur tangan dan berusaha terus menguasai pengelolaan apartemen dengan cara menempatkan kaki tangan sebagai pengurus 'boneka'.
“Yang sekarang duduk di P3SRS itu para pesuruh pengembang,” ujar Taufik saat ditemui di posko pemenangan Prabowo - Sandiaga, Jalan HOS Cokroaminoto, Sabtu malam, 23 Februari 2019. Di tempat itu pula berhimpun sejumlah warga penghuni apartemen di Jakarta.
Menurut Taufik, strukur pengurus yang didominasi oleh 'pesuruh' pengembang ini rawan pelanggaran. Dia mengutip pasal-pasal dalam Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun Milik. Di sana diatur pengurus P3SRS harus beranggotakan warga yang tinggal di apartemen itu.
Sedangkan praktiknya, banyak apartemen yang pengurusnya tidak menempati unit-unit di sana. Bahkan, beberapa di antaranya disinyalir memegang rangkap jabatan, yakni menjadi pengurus P3SRS di dua apartemen sekaligus.
Taufik menuding, oknum-oknum pengurus P3SRS itu juga mengalirkan dana ke pengembang. “DPRD akan mengawal sampai Pergub terlaksana dengan baik,” ucap Taufik.
Konflik dalam P3SRS kembali mengemuka setelah Gubernur Anies Baswedan mendatangi Apartemen Lavande beberapa hari lalu. Dia yang menerima keluhan dari penghuni menantang pengembang untuk mematuhi pergub dalam tiga bulan ke depan.
Baca berita sebelumnya:
Di Aparteman Lavande, Anies Tantang Pengembang: Mau Kuat-kuatan?
Di Aparteman Lavande, Anies Tantang Pengembang: Mau Kuat-kuatan?
Sayang tidak ada perwakilan pengembang saat itu. Hingga saat ini pun tudingan telah ikut campur dan berbuat tidak adil tak pernah ditanggapi. Pun dengan Ketua P3SRS Apartemen Lavande, Hardi Saputra Purba, yang belum pernah bisa ditemui maupun dihubungi hingga berita ini dibuat.
Iklan
