Tolak Cawagub DKI dari PKS, FBR Pasang Spanduk Besar di DPRD DKI

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Spanduk milik Forum Betawi Rempug (FBR) yang menolak calon wakil gubernur DKI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Selasa, 26 Februari 2019. TEMPO/Lani Diana

    Spanduk milik Forum Betawi Rempug (FBR) yang menolak calon wakil gubernur DKI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Selasa, 26 Februari 2019. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Forum Betawi Rempug (FBR) memasang spanduk berisi penolakan cawagub DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

    Baca: Penjelasan Anies Baswedan Soal Cawagub DKI Harus Diteken 8 Orang

    Ketua Umum FBR Luthfi Hakim mengatakan alasan penolakan dua cawagub DKI dari PKS karena dirinya tak mengenal dua kader PKS yang sudah ditentukan PKS dan Partai Gerindra.

    "Iya betul (menolak). Meskipun dia pengganti kan masyarakat perlu tahu, perlu kenal siapa calon pemimpinnya," kata Luthfi saat dihubungi, Selasa, 26 Februari 2019.

    Luthfi menuturkan, masyarakat Ibu Kota harus mengenal sosok calon pemimpinnya. Hingga saat ini FBR tak mengenal Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Dia pun enggan mengomentari dua calon wagub itu.

    "Karena kami belum kenal jadi saya belum komentar," ujar dia.

    Dua cawagub DKI dari PKS, Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu telah menjalani fit and proper test. Keduanya dianggap mumpuni sebagai Wagub DKI menggantikan Sandiaga Uno. Agung Yulianto adalah Sekretaris DPW PKS DKI, sedangkan Ahmad Syaikhu adalah mantan Wakil Wali Kota Bekasi yang sempat mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat.

    Baca: Tawuran di Gandaria, Dipicu Bentrokan FBR dan PP di Ciledug?

    Hari ini spanduk penolakan cawagub DKI dari kader PKS tampak terpasang di pagar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Spanduk itu berlatar warna hijau. Tulisannya, "KITE MENOLAK WAGUB DKI JAKARTA DARI PKS." Di bagian paling bawah tertulis Forum Betawi Rempug (FBR).


     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarif Baru Ojek Online di Tiap Zonasi yang Berlaku 18 Juni 2019

    Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif baru ojek online berdasarkan pembagian zona. Kemehub mengefektifkan regulasi itu pada 18 Juni 2019.