Pemeliharaan JPO Kekinian Pakai APBD, Ini Kata Dinas Bina Marga

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pejalan kaki melintas di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis 28 Februari 2019. JPO Gelora Bung Karno merupakan salah satu jembatan yang telah direvitalisasi Pemprov DKI Jakarta sejak bulan Oktober 2018 dengan menggunakan konsep artistik yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada pejalan kaki. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    Pejalan kaki melintas di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis 28 Februari 2019. JPO Gelora Bung Karno merupakan salah satu jembatan yang telah direvitalisasi Pemprov DKI Jakarta sejak bulan Oktober 2018 dengan menggunakan konsep artistik yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada pejalan kaki. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta -Biaya pemeliharaan jembatan penyeberangan orang disingkat JPO kekinian di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

    Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho mengatakan, pihaknya bakal mengusulkan anggaran untuk pemeliharaan JPO.

    "Nanti akan dianggarkan (dalam APBD)," kata Hari saat dihubungi, Jumat, 1 Maret 2019.

    Baca : Anies Selfie dan Foto Wartawan di JPO Kekinian

    Hari belum mengetahui besaran biaya pemeliharaan yang diperlukan. Dinas Bina Marga pun belum menganggarkannya dalam APBD 2019. Menurut Hari, pemeliharaan ketiga JPO masih ditanggung PT Permadani Khatulistiwa Nusantara untuk satu tahun ke depan.

    PT Permadani merupakan perusahaan swasta yang mengucurkan dana kompensasi koefisien lantai bangunan (KLB) untuk merevitalisasi tiga JPO di Jalan Jenderal Sudirman. Tiga JPO itu, yakni Bundaran Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), dan Polda Metro Jaya.

    Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berswafoto bersama stafnya usai meresmikan tiga jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Kamis, 28 Februari 2019. Tiga JPO yang diresmikan yaitu JPO GBK, JPO Bundaran Senayan, dan JPO Polda Metro. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Dari perhitungan konsultan perencana, Hari menuturkan, saat ini biaya revitalisasi mencapai Rp 53,5 miliar. Angkanya bisa berubah setelah lift terpasang atau pengerjaan seluruhnya rampung. Saat ini konsultan independen dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sedang meninjau (review) biaya yang terpakai.

    "Setelah selesai pembangunan ini tentunya akan diserahkan ke kita dan nanti akan menjadi aset bina marga.

    SImak pula
    Lima JPO Ini Direvitalisasi Pakai Dana Kompensasi KLB

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan ketiga JPO itu pada Kamis, 28 Februari 2019. Rata-rata JPO dibangun dengan panjang 65 meter dan lebar 2,5 meter. Adapun ketiga JPO terintegrasi dengan halte bus transjakarta.

    Hari menyebut JPO eksisting dibongkar pada Oktober 2018. Untuk revitalisasi, desain ketiga JPO kekinian dibuat berbeda dari jembatan pada umumnya. Ada lampu warna-warni yang bakal menerangi JPO pada malam hari.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.