Anies Kukuhkan 34 Dewan Riset Daerah, Ada Ketua Umum OK OCE

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengukuhkan 37 anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode 2018 - 2022 di Balai Kota, Selasa, 5 Maret 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengukuhkan 37 anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode 2018 - 2022 di Balai Kota, Selasa, 5 Maret 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengukuhkan 37 anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode 2018-2022.

    Baca: Demosi Pejabat DKI, Ketua DPRD Bandingkan dengan Jabatan Anies

    Para anggota dewan riset ini bertugas melakukan penelitian dan membuat inovasi untuk permasalahan yang ada di Jakarta.  

    "Saya berharap kehadiran DRD bisa menghadirkan ide dan terobosan yang bisa menyelesaikan masalah di pemerintahan dalam membangun Jakarta," ujar Anies saat memberikan sambutan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Maret 2019. 

    Pengukuhan tim riset tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 143 tahun 2019 soal penetapan anggota DRD. Ke-37 anggota DRD itu terdiri dari para profesional dan akademisi. Salah satu profesional yang menjadi anggota DRD adalah Faransyah, Ketua Umum OK OCE Indonesia.

    Sebelum menjadi Ketum OK OCE Indonesia, Faransyah juga pernah menjadi Ketua Umum Persatuan Gerakan OK OCE dan menjadi tim sukses Anies - Sandi pada Pilgub 2017.

    Dalam sambutannya, Anies meminta para anggota DRD tak hanya menerapkan hasil riset, tetapi juga melakukan terobosan dan menciptakan inovasi serta solusi untuk permasalahan di Jakarta. 

    "Memberikan solusi, bukan menerapkan hasil riset. Karena kalau diterapkan, belum tentu dapat menyelesaikan masalah di Jakarta," kata Anies. 

    Baca: Anies Lelang Jabatan, Begini Prosesnya Sejak Era Jokowi dan Ahok

    Anies memaparkan saat ini Jakarta memiliki beberapa masalah utama, yakni pengelolaan air, kesehatan, hunian, kesetaraan, serta ruang interaksi masyarakat yang terbatas. Ia berharap kehadiran Dewan Riset Daerah membawa solusi untuk permasalahan tersebut. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.