TEMPO.CO, Bekasi - Dampak penutupan tempat pembuangan akhir atau TPA Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi mulai dirasakan oleh masyarakat. Sebagian besar sampah belum diangkut dari lingkungan penduduk.
Baca: TPA Burangkeng Overload, Kabupaten Bekasi Cari Lahan Baru
"Di lingkungan kami belum diangkut sejak Senin lalu," kata Saban Junior, ketua RT 08 RW 10, Desa Mangungjaya, Kecamatan Tambun Selatan, kepada Tempo, Jumat, 8 Maret 2019.
Menurut Saban, jadwal pengangkutan sampah semestinya pada Rabu lalu. Namun sampai hari ini belum ada mobil sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi masuk ke perumahannya.
"Sampah sudah mulai menumpuk di tempat sampah," ujar pengusaha jasa perjalanan ibadah haji dan umroh ini.
Saban menambahkan, warga perumahannya sudah mulai komplain sejak Kamis kemarin akibat tak ada yang mengangkut sampah tersebut.
Berdasarkan informasi yang dia terima, ada kendala di TPA Burangkeng karena ditutup oleh warga. "Saya sudah sampaikan hal itu kepada warga," ujar dia.
Di Perumahan Bulak Kapal Permai, Tambun Selatan, sampah juga menumpuk. Warga mulai resah akibat truk sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi belum juga datang mengangkut sampah.
"Sampah kalau dibiarkan lama menjadi bau," ujar Sulastri, warga di sana.
Di Pasar Setu, sampah menumpuk hingga ketinggian satu meter akibat tak diangkut sejak Senin lalu. Setiap hari, produksi sampah di pasar tradisional tersebut mencapai enam ton. Sebuah truk berisi sampah hanya terparkir karena tak dapat beraktivitas lantaran TPA ditutup warga.
"Sudah sempat dijalankan, tapi sampai di TPA distop," ujar Staf Teknis Lapangan UPTD Pasar Setu, Munaji.
Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Bekasi, Dodi Agus Supriyanto mengatakan, setiap hari sampah yang dikirimkan ke TPA Burangkeng sebanyak 800 ton.
"Kalau lima hari, berarti sudah 4.000 ton sampah tidak diangkut," ujar Dodi.
Baca: 4 Warga Tutup TPA Burangkeng Bekasi, 120 Truk Sampah Tertahan
Penutupan TPA Burangkeng dilatarbelakangi tuntutan warga di sana kepada pemerintah daerah. Mereka meminta diperhatikan dengan adanya tempat pembuangan akhir sejak 22 tahun silam. Selain kompensasi bau sampah, perbaikan infrastruktur juga menjadi bagian dari tuntutannya.
