Rotasi Pejabat DKI Bakal Dilaporkan ke KASN, Respons Anies?

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengukuhkan 37 anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode 2018 - 2022 di Balai Kota, Selasa, 5 Maret 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengukuhkan 37 anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode 2018 - 2022 di Balai Kota, Selasa, 5 Maret 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak rotasi pejabat DKI dianggap bermuatan politis. Dia menegaskan mutasi pejabat adalah sesuatu yang wajar.

    Baca: Tak Terima Laporan Jual Beli Jabatan, Anies: Hanya Keluh Kesah

    Anies memastikan, rotasi ataupun penurunan jabatan alias demosi berjalan melalui proses, bukan karena faktor suka-tak suka.

    "Ini dijalankan lewat proses yang hati-hati dan panjang," kata Anies di SDN Pondok Labu 01 Pagi, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat, 8 Maret 2019.

    Anies menganggap hanya orang-orang berpikiran politis saja yang bakal melihat proses perombakan pejabat DKI dari aspek politis. Dia berujar, cara kerja politikus memang seperti itu.

    "Jangan kotori birokrasi ini yang normal ini dengan pikiran-pikiran seperti itu. Kita jaga baik-baik," ujar dia.

    Anies menanggapi dugaan Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI bahwa rotasi pejabat di era Anies sarat pelanggaran. Wakil Ketua Komisi A William Yani menyatakan menerima aduan dari lurah dan camat ihwal subjektivitas pimpinan dalam rotasi pejabat.

    Menurut dia, lurah dan camat yang bercerita kepadanya tak mengetahui jabatan baru setelah demosi. Bahkan, informasi jabatan itu tak tertera dalam surat undangan pelantikan.

    Karena itulah, Komisi A bakal membuat surat resmi untuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Anggota dewan juga mempertimbangkan membentuk panitia khusus (pansus) guna menyelidiki perombakan pejabat DKI.

    Baca: DPRD Ungkap Kejanggalan Rotasi Pejabat DKI di Era Anies

    Anies sebelumnya merotasi 1.125 pejabat di DKI, mulai dari eselon II, III dan IV atau di jabatan lurah, camat, wakil wali kota, hingga kepala dinas. Anies mengatakan rotasi pejabat DKI itu sebagai bagian dari penyegaran di instansi. Beberapa pejabat mengalami demosi. Ada juga yang dipromosikan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.