TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak menjelaskan cara untuk meraup untung dari operasional kereta Moda Raya Terpadu (MRT) dan light rail transit (LRT) Jakarta. Sebab, Anies mengatakan pemerintah tak seperti perusahaan swasta yang mencari untung sebesar-besarnya.
"Negara itu bukan cari untung. Negara itu membangun fasilitas transportasi umum agar ongkos kemacetan dikurangi," kata Anies di SDN Pondok Labu 01 Pagi, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat, 8 Maret 2019.
Baca: LRT Jakarta Targetkan Angkut 14.800 Penumpang Per Hari
Menurut Anies, yang namanya untung dari penjualan tiket MRT dan LRT diukur dari efeknya pada ekonomi negara akibat kemacetan berkurang. Dua moda ini diharapkan menambah referensi dan menarik minat warga Ibu Kota untuk beralih menggunakan transportasi publik.
Anies pun menyebut pembangunan MRT dan LRT Jakarta diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk tujuan itu. Dengan begitu, pemerintah dapat masuk untuk menanggung subsidi yang tak perlu dibayarkan warga.
Baca: 100 Pengguna Jak Lingko Jajal LRT Jakarta Gratis, Komentarnya?
Anies mencontohkan pembangunan jembatan yang digarap BUMD itu gratis dilalui warga. Sementara pembangunan oleh swasta berpotensi rugi lantaran tak ada yang mau membayar untuk bisa menggunakan jembatan. "Kenapa swasta enggan masuk di tempat-tempat pembangunan karena ada potensi subsidi yang besar," kata dia.
Pemerintah DKI sebelumnya mengusulkan tarif MRT senilai Rp 10 ribu dan LRT Rp 6 ribu. Untuk mencapai angka itu, pemerintah daerah harus memberikan subsidi tarif MRT sebesar Rp 21.659 per penumpang dan LRT Rp 35.655 per penumpang.
Dengan begitu, total subsidi diperkirakan mencapai Rp 572 miliar untuk MRT dan Rp 327 miliar untuk LRT. Angka itu diperoleh dengan estimasi per harinya mencapai 65 ribu penumpang MRT dan 14.255 penumpang untuk LRT.
Angka subsidi untuk LRT Jakarta tersebut belum disetujui Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI. Anggota dewan meminta kajian dan alasan yang lebih jelas agar usulan itu diketok. Pemerintah dan DPRD baru menggelar rapat pertama kalinya pada Rabu, 6 Maret 2019.
