Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anies Mau Jual Saham Bir, Ini Besar Dividen yang Diterima DKI

image-gnews
Ilustrasi Pabrik Bir. REUTERS/Thomas Mukoya
Ilustrasi Pabrik Bir. REUTERS/Thomas Mukoya
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Wacana penjualan saham bir milik pemerintah DKI Jakarta di PT Delta Djakarta kembali mencuat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menegaskan rencana penjualan pelepasan saham DKI tersebut.

Anies menilai dividen yang dihasilkan dari saham pemerintah DKI di perusahaan bir itu tak terlalu menguntungkan. "Ya itu lah, nambahnya cuma segitu-segitu juga uangnya. Dana itu jauh lebih bermanfaat bila kami gunakan untuk pembangunan bagi masyarakat," kata dia pada Selasa, 5 Maret lalu.

Baca: Untung-Rugi DKI Jual Saham Bir Delta Djakarta

Anies menyebut dalam setahun, Delta hanya memberikan dividen sebesar Rp 38 miliar. Dari penelusuran Tempo dalam 10 tahun ke belakang, terjadi naik turun penerimaan dividen DKI dari Delta.

Peningkatan pemberian dividen paling tajam terjadi di tahun 2008 menuju 2010. Di 2008, dividen yang PT Delta berikan hanya sebesar Rp 5,885 miliar, tetapi pada 2010 nilainya melesat berkali lipat menjadi Rp 39,938 miliar.

Di tahun selanjutnya, nilai dividen yang Pemprov DKI terima pada 2012 kembali bertambah menjadi Rp 46,244 miliar. Pada 2013 nilai dividen mencapai Rp 48,346 miliar dan pada 2014 naik lagi menjadi Rp 50,448 miliar. Terus meningkatnya jumlah dividen ini membuat Pemprov DKI percaya diri untuk meningkatkan target pendapatan dari dividen PT Delta sebesar Rp 55 miliar pada 2016.

 Poster dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat berlangsungnya aksi tolak saham bir di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2019. Pendemo meminta agar Gerindra DKI menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD DKI lainnya yang menolak melepaskan saham DKI di PT Delta Djakarta. TEMPO/Melgi Anggia

Namun, pada tahun tersebut nilai dividen yang diberikan PT Delta ke Pemprov DKI justru melorot menjadi Rp 37,828 miliar. Hal itu disebabkan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan yang melarang penjualan minuman beralkohol di minimarket. Merek bir produksi PT Delta seperti Anker, San Miguel, dan Carlsberg segera hilang dari peredaran minimarket.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Penjualan jadi menurun," kata Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal DKI Jakarta, Riyadi.

Baca: Sejarah PT Delta Djakarta, Perusahaan Bir Sejak Zaman Belanda

Dua tahun kemudian, nilai dividen yang PT Delta berikan kembali merangkat naik. Pada 2018, tercatat adanya pemasukan sebesar Rp 54,6 miliar dari PT Delta ke kas Pemprov DKI.

Meskipun nilai dividen kembali menanjak, Anies Baswedan tetap berkukuh untuk menjual saham Pemprov DKI di perusahaan bir itu. Anies memperkirakan saat saham bir milik Pemprov DKI di PT Delta dijual, maka pemerintah dapat memperoleh sekitar Rp 1,2 triliun.

Uang sebesar itu, menurut Anies, lebih baik digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti salah satunya akses pipa air bersih untuk masyarakat. "Saya rasa Jakarta lebih butuh air bersih bukan air beralkohol. Itu kebutuhan Jakarta hari ini," kata Anies.

Rencana Anies itu mendapat dukungan dari sejumlah ormas. Pada Jumat, 8 Maret lalu, sejumlah kelompok ormas yang tergabung dalam aksi jual saham bir menggeruduk gedung DPRD DKI Jakarta untuk mendorong anggota dewan segera membahas rencana penjualan saham bir itu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kubu Anies dan Ganjar Optimistis Hakim MK Bakal Kabulkan Permohonannya, Ini Alasannya

1 jam lalu

Ketua Tim Hukum Nasional AMIN Ari Yusuf Amir (tengah) bersama anggotanya saat jeda sidang kedua sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Kubu Anies dan Ganjar Optimistis Hakim MK Bakal Kabulkan Permohonannya, Ini Alasannya

Tim Anies dan Ganjar optimistis Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengabulkan permohonan mereka tiga hari menjepang pembacaan Putusan MK.


Ketum Projo Budi Arie Sebut RK akan Maju Pilkada DKI Jika Melawan Anies

1 hari lalu

Wali Kota Bogor Bima Arya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal foto bersama saat acara Supermentor dan Farewell Event (perpisahan) untuk Gubernur Anies Baswedan di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Ahad, 2 Oktober 2022. Acara yang mengusung tema Tentang Leadership, Reformasi, & Pengabdian tersebut dihadiri oleh para Duta Besar Negara Sahabat dan tiga narasumber seperti Walikota Bogor Bima Arya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Ketum Projo Budi Arie Sebut RK akan Maju Pilkada DKI Jika Melawan Anies

Ketua Umum kelompok relawan Projo Budi Arie Setiadi mengatakan pihaknya akan mendukung semua kandidat yang diusung Koalisi Indonesia Maju di pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk Ridwan Kamil di DKI Jakarta.


Anies dan Ganjar Kompak Bilang Begini soal Amicus Curiae Megawati

1 hari lalu

Anies dan Ganjar Kompak Bilang Begini soal Amicus Curiae Megawati

Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo buka suara soal pengajuan Amicus Curiae oleh Megawati ke MK di sidang sengketa pilpres.


Soroti Tim Anies dan Ganjar, Hotman Paris: Refly Tak Pernah Bersidang, Todung Cuma Konsultan

1 hari lalu

Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan (kanan) dan Anggota Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hotman Paris Hutapea saat memberikan keterangan di konferensi pers pada jeda sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat pada Jumat, 5 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Soroti Tim Anies dan Ganjar, Hotman Paris: Refly Tak Pernah Bersidang, Todung Cuma Konsultan

Hotman Paris mengatakan, pengacara yang tergabung di dalam Tim Pembela Prabowo-Gibran sudah puluhan tahun berperkara.


Anies Puji Amicus Curiae Megawati

2 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri joget bareng saat di Kampanye terakhir bertajuk Hajatan Rakyat di Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 10 februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Anies Puji Amicus Curiae Megawati

Calon presiden Anies Baswedan memuji pengajuan amicus curiae atau sahabat pengadilan oleh Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Anies, amicus curiae yang diajukan Megawati untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 itu mengandung pesan yang amat kuat.


Anies dan Cak Imin Temu Lebaran bersama Keluarga, Sempat Ngobrol Sengketa Pilpres di MK

2 hari lalu

Calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar bersilaturahmi Lebaran 1445 Hijriah di kediaman Anies, Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 16 April 2024. Anies dan Muhaimin disertai keluarga masing-masing dalam acara tersebut. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Anies dan Cak Imin Temu Lebaran bersama Keluarga, Sempat Ngobrol Sengketa Pilpres di MK

Keluarga Anies dan Cak Imin bersilaturahmi di momentum Lebaran dan membahas sejumlah hal.


KPU Minta MK Tolak Permohonan Anies dan Ganjar dalam Kesimpulan Sengketa Pilpres

2 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari bersamaKomisioner KPU Mochammad Afifuddin saat menghadiri sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 dengan pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 2 April 2024. Adapun agenda sidang hari ketiga perkara PHPU Pilpres 2024 itu masih berupa pemeriksaan perkara dengan jadwal acara pembuktian pemohon. Mendengarkan keterangan ahli dan saksi Pemohon dan Pengesahan alat bukti tambahan Pemohon. TIM Hukum TPN Ganjar-Mahfud menghadirkan 9 ahli dan 10 saksi. TEMPO/Subekti.
KPU Minta MK Tolak Permohonan Anies dan Ganjar dalam Kesimpulan Sengketa Pilpres

Kesimpulan KPU berisikan klaim bahwa dalil-dalil pemohon tidak terbukti dalam persidangan.


Tim Hukum AMIN Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

2 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Tim Hukum AMIN Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum AMIN menyerahkan bukti tambahan bersama dengan kesimpulan sidang sengketa hasil Pilpres ke MK pada hari ini.


Serahkan Kesimpulan ke MK, Tim Hukum AMIN Optimistis Gugatan Dikabulkan

2 hari lalu

Ketua Umum Tim Hukum Nasional AMIN, Ari Yusuf Amir memberikan keterangan pers di Markas Pemenangan AMIN, Jl Diponegoro X, Jakarta, Kamis, 28 Desember 2023. Dalam konferensi pers tersebut Tim Hukum Nasional (THN) membeberkan sejumlah dugaan pelanggaran kampanye pemilu dan meminta aparat penegak hukum harus bersikap adil dan netral dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Serahkan Kesimpulan ke MK, Tim Hukum AMIN Optimistis Gugatan Dikabulkan

Tim Hukum AMIN telah menyerahkan kesimpulan sidang sengketa hasil Pilpres ke MK, dan optimistis dengan putusan hakim.


Soal Rekonsiliasi Politik Anies - Prabowo - Ganjar, TKN: Rencana Pertemuan Ada, tapi Silaturahmi

2 hari lalu

Ketiga Capres dan Cawapres, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (kiri), Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka (tengah) dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD (kanan) saling berpegangan tangan usai Debat Kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. Debat kelima atau terakhir ini mengangkat tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Rekonsiliasi Politik Anies - Prabowo - Ganjar, TKN: Rencana Pertemuan Ada, tapi Silaturahmi

TKN mengklaim rencana pertemuan antara Prabowo dengan lawan politiknya dalam pilpres, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, akan tetap ada.