TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Mohamad Taufik lobi-lobi ke fraksi di DPRD untuk mau membahas surat permohonan gubernur soal pelepasan atau jual saham bir PT Delta Djakarta. Taufik mulai menjalin komunikasi ke fraksi-fraksi sejak Senin, 11 Maret 2019.
"Ada beberapa saya kira sudah mulai oke," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 11 Maret 2019.
Baca : Rencana Jual Saham Bir Tak Digubris DPRD, Anies Kirim Surat Lagi
Taufik berujar telah berjanji dengan para demonstran untuk mengomunikasikan rencana Anies ke anggota dewa. Sebelumnya, ratusan orang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD pada Jumat, 8 Maret 2019.
Mereka mendesak anggota dewan menyetujui rencana Gubernur DKI Anies Baswedan untuk mendivestasi saham PT Delta Djakarta. Pelepasan saham PT Delta Djakarta merupakan salah satu janji kampanye Anies.
Anies dua kali menyurati Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi pada Mei 2018 dan 31 Januari 2019. Dia meminta anggota dewan membahas proses pelapasan saham DKI di perusahaan bir itu.
Menurut Taufik, anggota dewan bakal mendiskusikan surat Anies dalam rapat pimpinan alias rapim pada Rabu, 13 Maret 2019. Pembahasan itu bersamaan dengan Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) untuk menetapkan panitia pemilihan wakil gubernur DKI.
"Kan pasti (persetujuan) Pak Pras dong. Rapim itu kan yang mengundang nanti ketua," ucap dia.
Isu ini kembali mencuat setelah kepemilikan saham atas nama pemerintah DKI di PT Delta Djakarta tercatat bertambah hampir tiga persen per Februari 2019. Dalam laporan kepemilikan saham, pemerintah DKI memiliki 186,84 juta saham atau 23,33 persen dari total saham di perusahaan itu sejak 7 Februari 1984.
Simak : Tarik Ulur Jual Saham Bir Milik DKI Lintas Guberur
Namun, nilai investasinya bertambah menjadi 210,2 juta saham atau 26,25 persen per 25 Februari 2019. Laporan ini diunduh dari laman resmi Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id.
Komisaris Utama PT Delta Djakarta Tbk. Sarman Simanjorang memastikan, pemda tak menambah saham baru di perusahaan itu. Yang terjadi adalah saham pemda sebesar 23,33 persen digabungkan dengan saham milik Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal DKI Jakarta (BP IPM Jaya) sebesar 2,91 persen.
