TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkukuh melepas saham bir di PT Delta Djakarta meski perusahaan bir itu bakal mengucurkan untung alias dividen untuk kas pendapatan DKI. Anies khawatir ada konflik kepentingan di pemerintah DKI selaku pemilik saham.
"Nanti ada conflict of interest. Di satu sisi pemegang modal, di sisi lain regulator, itu akan terasa," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Maret 2019.
Baca: Untung-Rugi DKI Jual Saham Bir Delta Djakarta
Karena itu, Anies berkukuh untuk melepas saham DKI di PT Delta Djakarta. Dia menyebut pemerintah daerah bukan pelaku bisnis, melainkan eksekutor undang-undang.
Anies mengatakan pemda bertugas melakukan pembangunan, bukan mencari untung. Sementara saham pemda di PT Delta Djakarta tak berkontribusi apapun dalam menambah pembangunan Ibu Kota.
Untuk melakukan pembangunan itu, Anies mengatakan pemerintah mengandalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). "Di situlah saya katakan bahwa peran pembangunannya untuk sebuah usaha bir itu hampir tidak ada," ujarnya.
Baca: Anies Mau Jual Saham Bir, Ini Besar Dividen yang Diterima DKI
Analis CSA Research Institute Reza Priyambada sebelumnya juga menilai tak ada kerugian yang dialami pemerintah DKI dengan memiliki saham PT Delta Djakarta. Reza mengatakan pemerintah daerah justru memperoleh dividen jika kinerja perusahaan bir itu tetap bersaing dengan kompetitor bisnis lain.
Pertama kali, pemerintah DKI menanam saham di perusahaan itu sejak 1970. Rata-rata, PT Delta menyumbang keuntungan Rp 38 miliar setiap tahunnya. Saat ini, PT Delta Djakarta memegang lisensi produksi dan distribusi beberapa merek bir internasional.
Adapun rencana penjualan saham perusahaan bir itu merupakan janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.
Langkah Anies untuk menjual saham bir itu masih mentok di DPRD DKI. Anies telah dua kali mengirimkan surat ke DPRD mengenai rencana pelepasan saham itu. Namun suratnya belum direspons oleh DPRD.