Pelecehan Seksual di Kereta, KCI: Sulit Terdeteksi CCTV

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penumpang berebut dan memaksa masuk dalam Kereta Commuterline Jakarta (KCJ) meskipun muatan melebihi kapasitas di Stasiun Klender Baru, 17 Mei 2017. TEMPO/Larissa

    Penumpang berebut dan memaksa masuk dalam Kereta Commuterline Jakarta (KCJ) meskipun muatan melebihi kapasitas di Stasiun Klender Baru, 17 Mei 2017. TEMPO/Larissa

    TEMPO.CO, Jakarta - Vice President Corporate Communications PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Eva Chairunisa menganggap, pelecehan seksual di dalam kereta sulit terdeteksi kamera closed-circuit television (CCTV). Sebab, praktik terlarang itu kerap terjadi saat kereta padat dipenuhi penumpang.

    Baca juga: KCI Minta Penumpang Tak Abaikan Pelecehan Seksual di Dalam KRL

    "Pelecehan seksual itu kan pada saat kereta penuh dan itu ke bawah ya. Susah untuk melihatnya," kata Eva di Stasiun Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Maret 2019.

    Menurut Eva, penempatan banyak petugas di dalam kereta dinilai tak efektif mencegah pelecehan seksual. Apalagi jika kondisi di dalam satu rangkaian kereta padat penumpang dengan jumlah mencapai ribuan orang.

    "Kalau bicara pengamanan ada 1.600 orang, kita taruh 1000 polisi pun tidak mungkin," ucap dia.

    Karena itulah, cara yang paling manjur mencegah pelecehan seksual di dalam kereta adalah dengan meningkatkan kesadaran penumpang. Dia meminta setiap penumpang menjaga dirinya sendiri agar terhindar dari pelecehan seksual maupun copet.

    Misalnya, tidak menaruh telepon genggam di saku celana belakang. Untuk menghindari pelecehan seksual, penumpang diminta tak sibuk menggunakan handphone atau menggunakan headset guna mendengar musik. Penumpang, lanjut Eva, sebisa mungkin tak tidur selama perjalanan.

    Baca juga: PT KCI Gelar Kampanye Pencegahan Pelecehan Seksual di KRL

    PT KCI mencatat ada 34 laporan kasus pelecehan seksual di dalam kereta sepanjang 2018. Dari angka itu, 20 korban melapor kepada kepolisian. Angka ini naik ketimbang tahun sebelumnya, yakni 25 kasus. Sayangnya, tak ada korban melanjutkan kasusnya ke ranah hukum.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anwar Usman dan 8 Hakim Sidang MK dalam Gugatan Kubu Prabowo

    Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anwar Usman beserta 8 orang hakim untuk menangani sengketa pemilihan presiden 2019.