TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta Muhamad Taufik urung melanjutkan rapat pimpinan gabungan terkait tarif MRT dan LRT pada Rabu sore, 13 Maret 2019. Sebab, saat ini kajian soal tarif masih berproses di komisi B (bidang Perekonomian) dan C (bidang Keuangan).
"Dua hari yang lalu Komisi B baru dapat pemaparan dari Dinas Perhubungan, dan baru semalam dikasih bahannya. Saya kira bagaimana kami mau memutuskan tarif, kalau bahannya belum dapat?" kata Taufik yang memimpin rapat di Gedung DPRD, Jakarta Pusat.
Baca: Uji Coba MRT, Warga: Berasa di Luar Negeri
Taufik mengatakan pembahasan tarif tak boleh terburu-buru. Sebab, ini berkaitan dengan besaran subsidi yang akan diberikan pemerintah kepada rakyat.
Jika kajiannya keliru, kata Taufik, maka akan menjadi beban berkepanjangan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov DKI. "Misalkan satu hari 500 ribu orang naik MRT dan LRT, berarti besaran subsidi dikali 500 ribu lalu dikali 365 hari setahun," ujarnya.
Taufik mengatakan rapat gabungan untuk memutuskan tarif akan berlangsung kembali usai pembahasan di setiap komisi telah selesai. Ia pun yakin tarif sudah dapat diputuskan dewan pada pekan ini.
Baca: Tarif MRT Rp 10.000, Pengguna Transjakarta: Lebih Baik Bawa Motor
Pemerintah provinsi DKI Jakarta sebelumnya mengusulkan tarif Rp 10ribu per 10 kilometer per penumpang untuk MRT Jakarta Fase 1 rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI). Sedangkan untuk LRT Jakarta Fase 1 rute Kelapa Gading-Velodrome, Pemprov DKI mengusulkan tarif Rp 6.000 per penumpang. Pengusulan tarif itu menjelang MRT dan LRT akan beroperasi untuk komersil pada akhir Maret 2019.
Dengan besaran tarif tersebut, Pemprov DKI harus menggelontorkan subsidi Rp 572 miliar untuk MRT dan Rp 327 miliar untuk LRT dari APBD DKI 2019. Besaran subsidi itu harus disetujui oleh DPRD DKI Jakarta melalui rapat gabungan.
Akan tetapi, sampai saat ini penentuan tarif urung terjadi. Padahal pengoperasian MRT dan LRT sekitar dua pekan lagi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan dewan. Ia yakin usulan tarif dari Pemprov DKI sudah beralasan dan dapat diterima oleh dewan. "Sesudah pembahasan dengan dewan selesai, nanti kami umumkan tarifnya," ujar Anies.
