Ini Cuitan Eks Alumni 212 tentang Anies yang Dilaporkan ke Polisi

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan, menghadiri milad FPI di Kapuk Kamal, Jakarta, 19 Agustus 2017. Doc: Tim Anies-Sandi

    Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan, menghadiri milad FPI di Kapuk Kamal, Jakarta, 19 Agustus 2017. Doc: Tim Anies-Sandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Presidium Alumni 212 yang telah dinonaktifkan, Faizal Assegaf, memberi klarifikasi atas pernyataan-pernyataannya di Twitter tentang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, kicauan di @faizalassegaf dibuat secara sadar atas nama pribadi.

    Baca:
    Dilaporkan Karena Ujaran Kebencian Kepada Anies, Ini Kata Faizal Assegaf  

    "Tidak merepresentasikan marga Assegaf. Saya gak masuk di ranah itu," ujar Faizal, Kamis 14 Maret 2019.

    Dia menanggapi pelaporan ke polisi atas cuitan-cuitannya itu oleh Fikri Assegaf yang merasa tersinggung dengan Faizal menceramahi Anies ihwal habib. Faizal dinilai mencemarkan nama marga Assegaf karena dibawa-bawa ke ranah politik.

    Faizal Assegaf menyambangi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, untuk melaporkan beberapa kader PKS, Senin, 21 Mei 2018 TEMPO/Andita Rahma

    "Ini (cuitan) adalah ujaran kebencian di mana dia membawa satu ras dan dia memecah belah," kata Fikri di Polda Metro Jaya, Kamis 14 Maret 2019.

    Baca berita sebelumnya:
    Sindir Anies Baswedan, Akun Twitter Ini Dilaporkan ke Polisi

    Fikri dan pengacaranya membawa barang bukti berupa tiga lembar kertas yang berisi salinan enam cuitan Faizal yang dipermasalahkan. Beberapa adalah yang dibuat dan diunggah pada 7 Maret lalu. "Kami laporkan atas perkara hate speech," kata Muhammad Daniel, pengacara Fikri. 

    Seperti berikut ini, beberapa kicauan yang dimaksud,


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.