Anies Baswedan Sebut DKI Masih Dihantui Persoalan Aset

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat Kick Off Pembangunan Jakarta International Stadium di Kawasan Sarana Rekreasi Olahraga Sunter, Jakarta, Kamis, 14 Maret 2019. Pembangunan Jakarta International Stadium ini ditargetkan selesai pada tahun 2021 mendatang. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat Kick Off Pembangunan Jakarta International Stadium di Kawasan Sarana Rekreasi Olahraga Sunter, Jakarta, Kamis, 14 Maret 2019. Pembangunan Jakarta International Stadium ini ditargetkan selesai pada tahun 2021 mendatang. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Anies Baswedan menuturkan pengelolaan aset pemerintah masih menjadi persoalan dalam pemerintahannya. Persoalan ini ada yang menahun dan sulit dituntaskan karena ada beragam alasan.

    Baca: Jawaban Anies Baswedan Soal Ribuan Aset DKI Mangkrak di Pulomas

    Anies mencontohkan, ada aset yang catatan dan barangnya ada namun belum disahkan di notaris. Namun ada juga yang ada barang tapi tak ada catatannya. "Atau ada barangnya ada catatannya tapi ada selisih. Bahkan sebagian masih ada juga masalah-masalah hukum," kata Anies di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat, 15 Maret 2019.

    Anies tak merinci secara konkret jenis aset yang dimaksud. Dalam menghadapi persoalan ini, pemerintah DKI bakal mencatat ulang aset-aset tersebut. Hari ini ia menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah kepada BPK Perwakilan Jakarta. Laporan keuangan itu terdiri dari nilai aset dan anggaran.

    Pada 2018, aset DKI tercatat sebesar Rp 497,43 triliun atau naik 32,83 triliun ketimbang tahun sebelumnya. Sementara anggaran DKI di tahun yang sama mencapai Rp 82,26 triliun.

    Simak juga: Kalah di Pengadilan, DKI Jakarta Kehilangan Aset Tanah 19,7 Hektare

    Tahun ini, Anies Baswedan bakal mengerahkan jajaran pemda untuk bekerja merampungkan berbagai persoalan, khususnya masalah aset. "Tahun ini kita berikhtiar keras untuk bisa mempertahankan status opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)," ucap dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.