Fadli Zon Penuhi Panggilan Bawaslu Soal Munajat 212, Neno Mangkir

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon membesuk Ahmad Dhani di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang pada Rabu siang, 30 Januari 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon membesuk Ahmad Dhani di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang pada Rabu siang, 30 Januari 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta -Fadli Zon, sebagai anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memenuhi panggilan ketiga oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta hari ini, Senin, 18 Maret 2019. Fadli dipanggil karena dugaan pelanggaran kampanye dalam acara Munajat 212.

    "Hari ini dia memenuhi undangan Bawaslu DKI sentra Gakkumdu, untuk klasifikasi," kata Komisioner Bawaslu DKI Puadi saat dihubungi Tempo, Senin, 18 Maret 2019.

    Baca : Kasus Munajat 212, Fadli Zon dan Neno Warisman Kompak Mangkir

    Puadi mengatakan, Fadli Zon datang didampingi Riza Patria, anggota Komisi 2 DPR RI. Puadi berujar, materi pemeriksaan hari ini juga menyangkut salam dua jari yang dilayangkan Fadli Zon dalam mobil saya acara Munajat 212 di Monumen Nasional atau Monas pada 22 Februari lalu. "Semua kita tanyakan," ujar Puadi.

    Puadi mengatakan, keterangan dari Fadli Zon itu akan dianalisia untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran.

    Proses analisa akan melibatkan Jaksa dan Kepolisian yang tergabung dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Puadi sendiri enggan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap Fadli Zon. "Nanti itu jadi pembahasan kami di Gakkumdu," kata dia.

    Sementara itu, terlapor lain, Neno Warisman dan Front Pembela Islam (FPI) disebut tidak memenuhi panggilan terakhir. Keduanya dijadwalkan dipanggil pada 13 Maret 2019. "Karena tak datang jadi tidak ada informasi," kata Puadi.

    Baca :
    Bawaslu DKI Panggil Fadli Zon dan Neno Warisman Soal Munajat 212

    Walau Neno Warisman dan FPI tidak datang, Puadi mengatakan Gakkumdu akan tetap memberikan kesimpulan. Batas akhir kerja Gakkumdu adalah 20 Maret 2019. Besok, Bawaslu DKI rencananya akan mengundang ahli hukum pidana untuk membantu memeriksa kasus ini. "Besok jam 10 kita undang," kata Puadi.

    Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin menilai acara Munajat 212 sangat kental bernuansa kampanye dan merupakan bagian dari politisasi agama.

    Menurut juru bicara TKN, Ace Hasan Syadzily, hal itu dibuktikan dengan salam dua jari Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon dan orasi Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang dinilai tendensius berkampanye, serta hadirnya tokoh-tokoh yang mendukung calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.

    Simak pula :
    Alasan Bawaslu DKI Panggil FPI Usai Periksa MUI DKI Soal Munajat 212

    "Karena itu, dengan melihat nuansa acara itu patut diduga acara itu merupakan bagian dari politisasi agama dan kampanye politik," ujar Ace lewat keterangan tertulis pada Jumat, 22 Februari 2019.

    Ace di antaranya merujuk pada pernyataan Zulkifli Hasan saat menyampaikan sambutan di acara Munajat 212 itu. Saat diberi kesempatan bicara, Zulkifli Hasan mengatakan, "Persatuan nomor satu, soal presiden?" yang kemudian dijawab massa yang hadir dengan teriakan, "Nomor 2."

    M YUSUF MANURUNG | BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.